Share

Ruang ICU RS di Pulau Jawa Penuh, Kemenkes Diminta Evaluasi SPGDT

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Rabu 06 Januari 2021 15:12 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 06 337 2339898 ruang-icu-rs-di-pulau-jawa-penuh-kemenkes-diminta-evaluasi-spgdt-PpyGCu6vAH.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Relawan Lapor Covid-19 meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengevaluasi Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) setelah penuhnya ruang Intensive Care Unit (ICU) untuk pasien Covid-19.

Dokter Spesialis Emergency Tri Maharani mengatakan, selama ini rumah sakit di Indonesia sudah memiliki SPDGT namun tidak diterapkan dengan baik.

"Sistem itu sudah lama yang bikin profesorku di rumah sakit dr Soetomo Surabaya. Itu tahun 80-an. Indonesia ini sistem SPDGT-nya lemah. Ada bencana begini jadi lemah lagi," kata Tri saat dihubungi Okezone, Rabu (6/1/2021).

Baca Juga:  Relawan Lapor Covid-19: Ruang ICU RS di Pulau Jawa Full 100%

Tri yang juga relawan tenaga kesehatan Lapor Covid-19 itu menilai seharusnya SPSGT rumah sakit Indonesia sudah kuat lantaran sistemnya sudah dibangun sejak lama. Tapi nggak tahu kok nggak jalan," ucap dia.

Menurut dia, tidak berjalannya SPDGT di rumah sakit mengakibatkan prehospital care ambyar. Apalagi, lanjut Tri, tingkat keterisian ruang ICU di rumah sakit yang ada di Pulau Jawa sudah full.

Tri meminta, pemerintah segera menerapkan protokol kesehatan 7M dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, membatasi interaksi, hingga memberikan vaksin kepada masyarakat untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

"M keenam itu membatasi mobilitas. Indonesia nggak mau lockdown yasudah diganti membatasi mobilitas. Inggris ada strain baru, Uni Eropa, Taiwan, semuanya lockdown. Malaysia lockdown. Jadi nomor 6 M itu tidak dilakukan. Baru M yang terkahir itu memberikan vaksin," jelas dia.

Tri juga meminta pemerintah untuk menggalakkan dan memperbanyak testing, tracing, tracking, dan treatment (4T).

Baca Juga:  Dokter Tirta Sebut Vaksin Covid-19 Jadi Polemik Akibat Buruknya Komunikasi

Dia juga meminta pemerintah daerah untuk mempebanyak tempat isolasi mandiri bagi warga yang terpapar Covid-19 dengan tanpa gejala. Sehingga, isolasi mandiri warga yang terpapar Covid-19 tidak dilakukan di rumah.

"Harusnya itu ruangan yang punya tekanan negatif seperti rumah sakit. Rumah isolasi itu dimana dia tidak berinteraksi dengan orang yang negatif. Jadi kalau di rumah ya itu bukan isolasi mandiri, karena ada yang negatif. Apalagi rumah tipe BTN yang kamarnya cuma 2. Mau isolasi di mana?" tuturnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini