Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 Pekan Depan, PAN: Izin Edarnya Keluar Kapan?

Kiswondari, Sindonews · Rabu 06 Januari 2021 14:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 06 337 2339876 jokowi-disuntik-vaksin-covid-19-pekan-depan-pan-izin-edarnya-keluar-kapan-d5l7vT5pGk.jpg Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay (Foto: Sindonews)

JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi Covid-19 perdana pada 13 Januari 2021. Apalagi, vaksinasi perdana itu dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini tentu akan menjadi simbol bahwa vaksin yang disuntikkan benar-benar aman.

"Saya dengar mau disiarkan live juga. Ya tambah bagus. Biar masyarakat bisa menyaksikan," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).

Baca Juga:  Relawan Lapor Covid-19: Ruang ICU RS di Pulau Jawa Full 100%

Namun demikian, anggota Komisi IX DPR ini mengingatkan bahwa emergency use authorization (EUA) atau izin edar darurat vaksin Covid-19 produksi Sinovac ini belum dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Karena itu, Menteri Kesehatan (Menkes) didesak untuk segera berkoordinasi dengan BPOM terkait hal ini. Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui.

"Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?" tanya Saleh.

Ketua DPP PAN ini berharap agar BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini. Serta, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan UEA hanya karena Menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13 Januari 2021.

"Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik," tegasnya.

Baca Juga:  Dokter Tirta Sebut Vaksin Covid-19 Jadi Polemik Akibat Buruknya Komunikasi

Menurut dia, peranan BPOM dalam hal ini sangat penting. Mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ada di tangan BPOM. Masyarakat tentu meletakkan kepercayaannya mengenai keamanan vaksin ini kepada BPOM.

"Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada," pungkas legislator Dapil Sumatera Utara II itu.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini