Bandul Politik 2021, Pemerintah vs Kekuatan Rakyat

Abdul Rochim, Koran SI · Rabu 06 Januari 2021 14:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 06 337 2339835 bandul-politik-2021-pemerintah-vs-kekuatan-rakyat-c6WNtRQ8d3.jpg Istana Kepresidenan RI (Foto: Presidenri.go.id)

JAKARTA - Iklim politik nasional pada 2021 dinilai akan ada kesinambungan dengan dinamika yang terjadi sepanjang 2020. Pakar komunikasi politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, proyeksi politik nasional sepanjang 2021 tidak akan terjadi banyak perubahan.

Dia menyebut hanya akan ada dua bandul besar kekuatan politik pada 2021 yakni bandul kekuatan pemerintah dan kekuatan rakyat.

"Jadi pemerintah versus rakyat karena saat ini di Parlemen kita tidak melihat partai oposisi yang kuat. Partai-partai cenderung merapat ke pemerintah. Hampir 85% kekuatan di DPR dikuasai pemerintah. Hanya menyisakan PKS dan Partai Demokrat, dan itupun tidak cukup kuat melawan partai koalisi pemerintah. Oleh karena itu, oposisi tidak jalan," ujar Ujar Komarudin melalui tayangan di akun YouTube @Ujang Komarudin, dikutip Rabu (6/1/2021).

Baca Juga:  Pilpres 2024 Akan Diramaikan Calon dari Klaster Menteri hingga Kepala Daerah

Dengan lemahnya fungsi parlemen untuk mengontrol kinerja pemerintah maka bandulnya adalah kekuatan rakyat yang akan menjadi oposisi. Apalagi, di saat yang sama, kata Ujang, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang sebelumnya menjadi ikon dan simbol kekuatan oposisi, hari ini kedua-duanya menjadi kekuatan pemerintah sebagai pembantu Presiden dan bagian dari elite pemerintahan.

"Namun, kita ada harapan kekuatan civil society, ini yang menjadi oposan dari pemerintah ketika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak prorakyat. Ketika kebijakan-kebijakan pemerintah salah jalan dan salah arah. Kekuatan civil society inilah sebenarnya yang akan terus mengkritik pemerintah dari hari ke hari selama 2021," tuturnya.

Dikatakan Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), harapan publik kini berada di kekuatan civil society. Mereka bergerak menjadi kekuatan oposan untuk mengkritik pemerintah atas dasar banyak kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.

"Saya melihat kalau proyeksi 2021 akan diwarnai dua kekuatan dua besar itu," tuturnya.

Baca Juga:  Pulangnya Habib Rizieq Buat Peta Politik Indonesia Lebih Dinamis

Menurutnya, sesungguhnya negara ini membutuhkan pemerintahan yang kuat, tapi pada saat yang sama juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. "Tapi persoalannya oposisi ada, tapi tak kuat maka kekuatan rakyatlah yang akan bergerak. Mudah-mudahan kekuatan rakyat yang dipelopori oleh gerakan civil society akan mengkritik pemerintah dengan kritik yang objektif, konstruktif untuk membangun bangsa agar pemerintah juga mendengarkan keluh kesah rakyat sehingga jalannya pemerintah itu bisa dikontrol, ketika DPR sudah tidak bisa mengontrol lagi," katanya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini