Menag: Di Negara Pancasila, Tak Ada Diktator Mayoritas dan Tirani Minoritas

Binti Mufarida, Sindonews · Selasa 05 Januari 2021 10:03 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 05 337 2338985 menag-di-negara-pancasila-tak-ada-diktator-mayoritas-dan-tirani-minoritas-akjfvKvkZj.jpg Menag Yaqut Cholil Qoumas (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dalam peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-75 Kementerian Agama (Kemenag), Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan kerukunan beragama menjadi modal bangsa untuk maju. Dalam kesempatan itu, ia pun menegaskan di negara Pancasila tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas.

“Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sulit untuk menggapai cita-cita besar agar sejajar dengan bangsa lain di dunia,” ungkap Gus Yaqut sapaan akrabnya saat memimpin upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-75 Kemenag di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021).

Baca Juga:  Menag: Indonesia Berdiri sebagai Kesepakatan Kultur, Budaya, dan Agama 

Selain itu, Gus Yaqut juga menegaskan bahwa di negara Pancasila tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. “Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas,” tegasnya.

Oleh karena itu, tegas Gus Yaqut, semua umat beragama dituntut untuk menghormati hak dan kewajiban masing-masing. “Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama,” tuturnya.

Gus Yaqut menegaskan hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. “Sila pertama dan utama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak,” katanya.

“Sejalan dengan itu tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan Yang Maha Esa ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat,” tegas Gus Yaqut.

Baca Juga:  Menag Rencanakan Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, Abdul Mu'ti: Masyarakat Jenuh dengan Kegaduhan

Gus Yaqut mengatakan, pengembangan toleransi dan kerukunan beragama merupakan karya bersama sehingga harus tetap dijaga. Ia pun menyampaikan jika pengembangan toleransi dan kerukunan antarumat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para Menteri Agama dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa.

“Pengembangan toleransi dan kerukunan antar-umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para menteri agama dan aparatur Kemenag dari masa ke masa. Tanpa toleransi tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar-umat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak,” tegas Gus Yaqut.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini