"Drone Laut" Ditemukan di Perairan Selayar, Sistem Keamanan Indonesia Dinilai Lemah

Erfan Maaruf, iNews · Selasa 05 Januari 2021 06:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 05 337 2338875 drone-laut-ditemukan-di-perairan-selayar-sistem-keamanan-indonesia-dinilai-lemah-aPY68Rg6I4.jpg foto: istimewa

JAKARTA - Sistem keamanan Indonesia dinilai lemah setelah ditemukan drone bawah laut mirip Sea Wing milik Cina, di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan oleh nelayan Indonesia. Kelemahan sistem keamanan laut Indonesia diakibatkan oleh tumpang tindihnya kewenangan dalam pengamanan keamanan laut Indonesia.

"Ya harus diakui keamanan laut kita masih menyisakan banyak celah rawan, baik di perbatasan maupun di perairan teritorial," kata Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi saat dihubungi iNews.id, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: TNI Harus Selidiki Sandi Pesan dari "Drone Laut" di Perairan Selayar 

Dia menjelaskan, kelemahan sistem keamanan laut Indonesia diakibatkan karena selain keterbatasan alutsista namun juga karena ego sektoral pengelolaan keamanan yang dinilai tumpang tindih.

"Praktik-praktik buruk dalam pengelolaan keamanan laut belum sepenuhnya hilang, termasuk ego sektoral dan masih belum tuntasnya persoalan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan keamanan laut," jelasnya.

Baca juga: Klarifikasi KSAL soal Temuan Drone Bawah Laut di Selayar

Dia menilai temuan drone laut tersebut merupakan bentuk ancaman nyata pemerintah yang dikirim oleh pihak luar yang jelas direcanakan. Lokasi penemuan perangkat tersebut juga jelas berada di kawasan perairan teritorial Indonesia yang jelas tidak memiliki perangkat tersebut.

"Siapapun pemiliknya, menurut saya perangkat tersebut telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk. Berpotensi merugikan kepentingan nasional dan mengancam kedaulatan kita. Tentu sangat berbahaya," jelasnya.

Dia menilai, langkah yang perlu dilakukan oleh Indonesia yakni memastikan kepemilikan drone tersebut yang diduga sangat mirip dengan yang dimiliki China.

"Selanjutnya, pemerintah dan DPR juga harus segera mendiskusikan langkah yang mesti diambil untuk meningkatkan kemampuan menutup celah rawan ini, dari aspek regulasi hingga kebutuhan perangkat deteksi dan penangkalnya," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini