Polri Belum Temukan Pelanggaran Maklumat Kapolri soal FPI

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 04 Januari 2021 16:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 04 337 2338662 polri-belum-temukan-pelanggaran-maklumat-kapolri-soal-fpi-wBdRHEusV7.jpg Kabag Penum Polri Kombes Ahmad Ramadhan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Polri menyatakan sampai saat ini belum melakukan penindakan terkait dengan Maklumat Kapolri bernomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengungkapkan, penindakan itu belum dilakukan lantaran belum ditentukan adanya pelanggaran.

"Terkait penindakan tentunya adanya pelanggaran. sampai sejauh ini kami belum menemukan atau melihat ada pelanggaran yang dilakukan terkait maklumat tersebut. Jadi, terkait penindakan ada pelanggaran dulu," kata Ahmad dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/1/2021).

Baca Juga:  Polisi yang Diserang Laskar FPI di Tol Cikampek Diperiksa Propam, Apa Hasilnya? 

Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis menuai sorotan terkait dengan salah poinnya di 2d, yang berbunyi 'Masyarakat tidak mengakses, mengunggah dan menyebar luaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial'.

Terkait itu, Ahmad memastikan pihaknya belum melakukan penindakan apapun terkait hal tersebut. "Belum ada pelanggaran yang ditemukan terkait Maklumat Kapolri nomor 1 tahun 2021," ujar Ahmad.

Sekadar diketahui, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan, maklumat kapolri bernomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), utamanya pada poin 2d, tidak melarang media untuk memberitakannya.

"Dalam maklumat tersebut di poin 2d, tidak menyinggung media, sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tak perlu risau karena dilindungi UU pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional," kata Argo melalui keterangan resminya, Minggu 3 Januari 2021.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Habib Rizieq: Penyelidikan dan penyidikan Tidak Sesuai

Argo menjelaskan, yang dimaksud dalam poin 2d tersebut yakni, simbol atau atribut FPI dilarang digunakan dan diproduksi untuk kepentingan adu domba, provokasi, yang bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila.

"Dalam poin tersebut diatas jika digunakan konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan ideologi negara pancasila, mengancam NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, seperti, mengadu domba, provokative, perpecahan dan sara maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan," ucap Argo.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini