Kritik ICJR: Kebijakan Kebiri Kimia Bersifat Populis

Sabir Laluhu, Koran SI · Senin 04 Januari 2021 14:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 04 337 2338548 kritik-icjr-kebijakan-kebiri-kimia-bersifat-populis-bEptnNbdbN.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

JAKARTA - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritisi penerapan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan seharusnya pemerintah memprioritaskan perlindungan dan pemulihan korban.

"Sejak dari awal, ICJR menilai bahwa hukuman kabiri kimia adalah aturan yang bersifat populis, sampai saat ini komitmen pemerintah untuk penanganan korban masih minim dan cenderung mundur, tidak lengkapnya peraturan mengenai korban kekerasan seksual dan anggaran lembaga yang menangani korban seperti LPSK yang terus dipangkas adalah contoh sederhana," ujar Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu melalui rilis kepada MNC News, di Jakarta, Senin (4/1/2020).

Erasmus membeberkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada 7 Desember 2020 lalu.

Sejak awal, kata dia, ICJR menekankan bahwa mekanisme kebiri sebagai intervensi kesehatan tidak bisa berbasis hukuman seperti apa yang dimuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2016.

"Sampai detik ini, efektifitas kebiri kimia dengan penekanan angka kekerasan seksual juga belum terbukti, maka jelas pelaksanaannnya yang melibatkan profesi yang harus melakukan tindakan berdasarkan kondisi klinis dan berbasis ilmiah akan bermasalah," ungkapnya.

Baca Juga : Rekam Jejak Abu Bakar Ba'asyir, Menolak Pancasila dan Kabur ke Malaysia

Dia menilai, dalam PP Nomor 70 tahun 2020 juga tidak dijelaskan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan. Bahkan PP ini melempar ketentuan mengenai penilain, kesimpulan, dan pelaksanaan yang bersifat klinis pada aturan yang lebih rendah. Selain itu, PP ini juga memuat banyak permasalahan karena tidak detail dan memberikan keterangan yang jelas. Misalnya, kata Erasmus, bagaimana mekanisme pengawasan, pelaksanaan, dan pendanaan.

"Bagaimana kalau ternyata setelah kebiri, terpidana dinyatakan tidak bersalah atau terdapat peninjauan kembali? Penyusun seakan-akan menghindari mekanisme yang lebih tehknis karena kebingungan dalam pengaturannya," tuturnya.

Baca Juga : Cabuli Anak Didik di Tempat Ibadah, Oknum Guru Ngaji Babak Belur Dihajar Massa

Erasmus melanjutkan, dalam kritik yang disusun ICJR, KPI, Ecpat, dan Mappi FH UI pada 2016 lalu disebutkan, sejak awal ide tindakan kebiri dicetuskan telah terbukti dalam praktik di negara lain bahwa menyiapkan dan membangun sistem perawatan kebiri kimia yang tepat membutuhkan banyak sumber daya dan mahal.

Dia menggariskan, sampai dengan saat ini, pihak pemerintah dan kementerian-kementerian terkait tidak pernah memberikan penjelasan mengenai gambaran pendanaan yang harus disediakan untuk menerapkan sistem yang mahal ini. Terlebih sistem ini tidak sesuai dengan pendekatan kesehatan. Menurut ICJR, dari proyeksi yang bisa dilakukan, maka anggaran yang dikeluarkan tidak akan sedikit.

"Karena selain pelaksanaan kebiri kimia, akan ada anggaran untuk rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik bagi terpidana kebiri kimia," paparnya.

Fakta tersebut juga diperparah dengan minimnya anggaran yang disediakan negara untuk perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana. Berdasarkan data anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ditemukan bahwa sejak 2015 sampai dengan 2019 jumlah layanan yang dibutuhkan korban dan diberikan oleh LPSK terus meningkat. Misalnya pada 2015 hanya 148 layanan dan kemudian pada 2019 menjadi 9.308 layanan.

Namun di sisi lain, anggaran yang diberikan negara kepada LPSK sejak 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan, bahkan cukup signifikan. Contohnya anggaran LPSK pada 2015 berjumlah Rp148 miliar, sedangkan pada 2020 anggaran layanan LPSK hanya disediakan Rp54,5 miliar.

"Padahal kebutuhan korban meningkat. Sebagai catatan, pada 2019, anggaran yang terkait dengan layanan terhadap korban hanya sebesar Rp25 miliar," kata Erasmus.

Dia mengungkapkan, bandingkan anggaran tersebut dengan alokasi anggaran di lembaga penegakan hukum lainnya untuk sasaran yang tidak substansial. Misalnya hasil studi ICW soal aktivitas digital pemerintah, ditemukan anggaran paling banyak dari 2014-2020 dipegang oleh Kepolisian yang mencapai Rp937 miliar.

"Angka ini jelas jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang disediakan untuk pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana, termasuk korban kekersan seksual di Indonesia," tegasnya.

Bagi ICJR, lanjut Erasmus, dengan adanya PP Nomor 70 Tahun 2020 ini maka negara justru seolah menyatakan diri siap dengan beban anggaran baru yang digunakan untuk penghukuman pelaku. Padahal korban masih menjerit harus menanggung biaya perlindungan dan pemulihannya sendiri.

Politik anggaran dari pemerintah yang selalu memangkas kebutuhan anggaran dari pemulihan dan perlindungan korban seperti LPSK menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi prioritas negara.

"Selain anggaran, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan yang komprehensif dalam satu aturan terkait perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual," imbuhnya.

Berdasarkan tinjauan ICJR, kata Erasmus, aturan pemulihan korban kekerasan seksual tersebar dan berbeda-beda minimal di 5 Undang-Undang (UU) berbeda. Masing-masing yaitu UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

"Perlu adanya satu UU baru yang dapat merangkum dan secara komprehansif menjangkau semua aspek perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual," ujarnya.

"Untuk itu, ICJR tetap menekankan pentingnya negara mempertimbangkan soal prioritas perlindungan dan pemulihan korban," sambung Erasmus.

Prioritas ini, tutur Erasmus, bisa dilakukan dengan meningkatkan peningkatan anggaran lembaga yang bertugas pada pelayanan pemulihan dan perlindungan korban. Berikutnya dengan penyusunan aturan atau undang-undang yang secara komprehensif mengatur perlindungan dan pemenuhan korban.

Wacana seperti RUU Perlindungan dan Pemulihan Korban atau RUU Penghapusan Kekersan Seksual yang berbasis pemulihan korban sudah harus mulai dicanangkan dan dibahas.

"Untuk Pemerintah, cukupkan lah fokus pada kebijakan yang hanya bersifat populis seperti kebiri, saatnya beralih pada mekenisme perlindungan dan pemulihan korban," ucap Erasmus.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini