Dilema Sekolah Tatap Muka di Tengah Masih Tingginya Kasus Covid-19

Awaludin, Okezone · Senin 04 Januari 2021 09:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 04 337 2338318 dilema-sekolah-tatap-muka-di-tengah-masih-tingginya-kasus-covid-19-Av5gWrOild.jpg Kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka (foto: Dok Okezone)

WABAH virus corona hampir satu tahun melanda Indonesia, semua kegiatan dibatasi baik perkantoran, mall, bahkan sekolah setelah pemerintah menerapkan tanggap darurat dengan membuat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu juga berdampak kepada perekonomian, dan kegiatan belajar mengajar di tanah air.

Dalam kasus kegiatan belajar mengajar, pemerintah menerapkan kegiatan belajar dari rumah atau daring. Hal ini mengingat jumlah kasus konfirmasi Covid 19 di Indonesia masih terus meningkat. Namun, pada Januari 2021 mendatang akan dilaksanakan kembali sekolah tatap muka.

Baca juga:  Anies: Belum Ada Keputusan Sekolah Tatap Muka Dibuka Januari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan, kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah akan dimulai kembali per Januari 2021. Hal ini berlaku untuk semua zona meski pandemi Covid-19 belum reda. Dengan begitu, peta warna risiko Covid-19 tidak lagi menjadi acuan pembukaan sekolah.

Sekolah 

Namun, pemerintah daerah setempat memiliki kewenangan mutlak untuk mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka ini menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Hal tersebut merupakan keputusan bersama empat menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Keputusan tersebut pun diamini oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

"Dimulai Januari 2021 pada semester genap tahun ajaran 2020 – 2021. Pemerintah pusat memberi kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi pandemi Covid-19 di wilayahnya,” ujar Nadiem pengumuman keputusan bersama panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap 2020/2021 di masa pandemi Covid-19, pada Jumat 20 November 2020 lalu.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Pastikan Perguruan Tinggi Diizinkan Tatap Muka Januari 2021

Nadiem pun menekankan, sebelum membuka pembelajaran tatap muka, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu bersepakat dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa.

"Komite Sekolah adalah perwakilan orang tua dalam sekolah. Jadinya kuncinya, ada di orang tua. Dimana kalau komite sekolah tidak membolehkan sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka," kata Nadiem.

 

Meski demikian, Pemda memiliki hak untuk membuka sekolah mana yang diizinkan untuk dibuka kembali. Alasan untuk dibukanya kembali sekolah tatap muka, menurut Nadiem karena permintaan dari Pemda itu sendiri.

Pemerintah Daerah yang terdiri dari kecamatan hingga desa, bisa menilai sendiri mana daerah yang aman. Dan juga bagi sebagian masyarakat sangat sulit untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Lalu dari sisi orang tuanya, tidak perlu khawatir ketika sekolah tatap muka dibuka kembali. Jika orang tua merasa tidak nyaman, sekolah tidak bisa memaksa anaknya masuk ke sekolah. Siswa tersebut bisa melanjutkan belajar melalui PJJ.

 Baca juga: Rapid Test Awali Pembelajaran Tatap Muka di Solo

Yang harus diketahui juga oleh masyarakat, ketika sekolah kembali dibuka, tidak seperti kondisi sebelum pandemi. Karena kapasitas maksimal dalam satu kelas hanya 50% dari total kapasitas. Pihak sekolah juga harus melakukan penjadwalan kegiatan belajar mengajar.

"Sekolah harus melakukan dua shift minimal, agar bisa mematuhi aturan itu. Masker wajib dikenakan, tidak ada aktivitas selain sekolah, tidak ada kantin lagi, tidak ada ekskul (ekstrakurikuler) lagi, tidak ada olahraga lagi. Tidak ada aktivitas yang diluar lagi, siswa masuk kelas dan setelahnya langsung pulang," kata Nadiem.

 Sekolah

Sebelumnya memang sudah ada sejumlah daerah yang berada dalam zona hijau (tidak terdampak dan tidak ada kasus baru), dan zona kuning (risiko rendah). Dan itupun menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk zona hijau saja, kata Nadiem, baru sekitar 75% sekolah melakukan tatap muka dan zona kuning hanya sekitar 20% sampai 25% melakukan tatap muka.

Dan ia mengakui memang membutuhkan waktu untuk membuka sekolah tatap muka. Karena harus memenuhi daftar periksa. Yaitu, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun pakai air mengalir atau hand sanitizer dan disinfektan. Juga harus mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memilki alat pengukur suhu badan atau thermogun.

"Jadi daftar periksa itu sangat komprehensif. Dan Pemda akan menggunakan diskresinya, karena Pemda tahu mana daerah yang sebenarnya rawan dan mana yang lebih aman. Dan ketika ada yang terkena Covid-19, maka harus langsung ditutup sekolahnya," tegas Nadiem.

Kegiatan Belajar Mengajar Tatap Muka Berisiko Tinggi

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Aman B. Pulungan mengatakan, pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka mengandung risiko tinggi, khawatir akan terjadinya lonjakan kasus Covid- 19.

"Karena anak masih berada dalam masa pembentukan berbagai perilaku hidup yang baik agar menjadi kebiasaan rutin di kemudian hari, termasuk dalam menerapkan perilaku hidup bersih sehat. Ketika protokol kesehatan dilanggar, baik sengaja maupun tidak, maka risiko penularan infeksi Covid-19 akan meningkat sangat tinggi," katanya dalam keterangan resminya, pada Selasa 1 Desember 2020.

Lebih lanjut, di beberapa negara banyak yang terjadi lonjakan Covid-19. Sebab semua warga sekolah, termasuk guru dan staf, dan juga masyarakat memiliki risiko yang sama untuk tertular dan menularkan Covid-19.

"Sehubungan dengan rencana dimulainya transisi pembelajaran tatap muka pada bulan Januari 2021, maka IDAI memandang perlu untuk menyampaikan pendapat," terangnya.

 Sekolah

Berikut pendapat IDAI perihal pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang:

1. Upaya bersama yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak Indonesia perlu terus diperjuangkan, baik melalui pembelajaran catap muka maupun saat belajar dari rumah.

2. Seluruh pemangku kepentingan, baik orangtua, masyarakat, maupun pemerintah, berkewajiban memenuhi Hak Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Tahun 1990 yaitu hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik, serta hak untuk mendapatkan perlindungan.

Pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar anak seperti nutrisi lengkap seimbang, imunisasi lengkap sesuai usia, kasih sayang, stimulasi perkembangan, keseimbangan aktivitas fisik dan tidur, serta perlindungan dari berbagai risiko gangguan keselamatan dan tumbuh kembang dimulai dari lingkungan rumah dan keluarga.

Kemudian, orangtua dan anggota keluarga dewasa di rumah diharapkan dapat memeriksa apakah kebutuhan anak telah terpenuhi dan mencari bantuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ke fasilitas layanan terdekat.

3. Pendidikan disiplin hidup bersih sehat serta penerapan protokol kesehatan dimulai dari rumah sebagai lingkungan terdekat anak, terlepas dari apakah anak menghadiri kegiatan

Belajar tatap muka atau tidak. Orangtua dan anggota keluarga dewasa diharapkan mulai memperkenalkan 3M; kebiasaan cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sejak dini.

Pengenalan kebiasaan mencuci tangan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana memberi contoh secara rutin dan membersihkan tangan bayi sejak usia mulai MPAS, lalu ditingkatkan secara bertahap.

Sekolah

Pemakaian masker dengan cara yang benar dapat mulai dikenalkan sejak usia 2 tahun, dengan durasi semampu anak, kemudian ditingkatkan secara bertahap. Ketika anak belum mampu hendaknya tidak dimarahi, melainkan diberi apresiasi ketika ia mampu melakukan dengan benar, serta terus diberikan contoh, kesempatan, dan bimbingan secara berulang ulang hingga lancar dan menjadi kebiasaan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Epidemiologi Universitas Griffith Asutralia, Dicky Budiman. Menurutnya, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah sangat serius jadi diperlukan penanganan secara benar-benar serius. Pasalnya, perhari kasus positif Covid-19 di Indonesia capai ribuan bahkan hingga rekor 8.369 orang pada 3 Desember 2020.

“Wacana sekolah akan tatap muka pada Januari dalam waktu relatif singkat, sangat riskan tentunya, sebelumnya kita mengadakan pilkada serentak dan bulan Januari sangat resiko juga walaupun dibatasi dalam tatap muka sekolah, sangat sulit aturan pembatasan orang,” tegas Dicky kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Pada dasarnya, kata Dicky, positivity rate atau tingkat penularan virus corona di Indonesia masing tinggi yakni di atas 10%. Sementara saran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pelonggaran kegiatan di suatu negara bisa dilakukan jika posivity rate di bawah 5%.

Jika berpatokan pada hal itu, ia menyarankan pemerintah membatalkan keputusan tersebut. Itu karena besar kemungkinan terjadi klaster penularan Covid-19.

"Dalam kondisi begitu, banyak klasternya. Terjadi peningkatan kasus infeksi pada anak-anak hingga 100% dalam satu bulan. Artinya berbahaya sekali bagi Indonesia kalau memaksakan membuka sekolah. Potensi klaster Covid-19 jelas tinggi," tuturnya.

Persoalan lain, sebulan sebelum pembukaan sekolah atau pada Desember 2020 ada hajatan Pilkada Serentak di 270 daerah. Selain itu, pada akhir 2020 ada libur panjang. Dua hal tersebut, menurut Dicky, sudah pasti menimbulkan klaster penularan Covid-19 sehingga dampaknya positivity rate akan semakin tinggi.

"Kecuali Desember ditiadakan keramaian. Pengetesan juga ditingkatkan bisa kita lihat di Januari, lalu dievaluasi lagi. Tapi dengan asumsi sekarang sangat tidak realistis. Itu namanya mengorbankan anak-anak kita," pungkasnya.


KPAI "Telurkan" 10 Rekomendasi Terkait Sekolah Tatap Muka 2021

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada Senin, 30 November 2020 secara daring dan menghasilkan 10 rekomendasi, terkait pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang.

Komisioner Bidang pendidikan KPAI, Retno Listyarti mengatakan, pihaknya pengawasan selama enam bulan tentang penyiapan Pembelajaran Tatap Muka di masa pandemi pada 49 Sekolah di 21 Kabupaten/Kota, pada delapan provinsi yakni NTB, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, D.I Yogjakarta, Banten, dan DKI Jakarta.

"Hasil pengawasan menunjukkan data dan fakta bahwa dari 49 sekolah yang ditinjau langsung, hanya 16,32 persen sekolah yang siap, dan 83,68 persen belum siap untuk melakukan belajar tatap muka," kata Retno dalam keterangannya, 1 Desember 2020.

Retno pun membeberkan 10 rekomendasi hasil Rakornas soal sekolah tatap muka, sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah berfokus pada persiapan infrastruktur, protocol kesehatan, sosialisasi protokol, dan sinergi antara Dinas pendidikan dengan Dinas Kesehatan serta gugus tugas covid 19 di daerah. Jika sekolah belum mampu memenuhi infrastruktur dan protokol kesehatan maka tunda dulu buka sekolah.

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didukung DPRD dan DPR RI harus mulai mengarahkan politik anggaran ke pendidikan, terutama persiapan infrastruktur buka sekolah demi mencegah sekolah menjadi kluster baru. Menyiapkan infrastruktur Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu butuh dukungan dana dari pemerintah. Kalau Daerah belum siap, maka tunda dulu buka sekolah, meskipun di daerah itu zonanya hijau.

Sekolah

3. APBN dan APBD dapat dianggarkan untuk Tes Swab bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Tes swab untuk peserta didik dapat dilakukan secara acak (sampel), namun biayanya juga dibebankan pada APBD dan APBN tahun anggaran 2020/2021;

4. Pembukaan sekolah ditentukan oleh kesiapan semua pihak. Daerah siap, sekolah siap, guru siap, orangtua siap dan siswa siap, kalau salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah meskipun zonanya berstatus hijau;

5. Dinas Pendidikan memandu seluruh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di level sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), karena siswa akan masuk bergantian. Sebaiknya materi PTM adalah materi dengan tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan bimbingan guru secara langsung. Sedangkan materi PJJ adalah materi yang anak bisa belajar secara mandiri. Kepala Sekolah harus memastikan tersebut dlam supervisi. Kalau MGMP dan sekolah belum siap, maka tunda buka sekolah.

6. Pemerintah Daerah dan sekolah untuk tidak langsung PTM dengan separuh jumlah siswa, tetap disarankan untuk memulai ujicoba PTM dengan sepertiga siswa, baik siswa SMA/SMK/SMP dimulai dari kelas paling atas , kalau peserta didik patuh pada protokol kesehatan, barulah menyelanggarakan simulasi untuk siswa dikelas bawahnya. Jangan memulai PTM tanpa ujicoba terlebih dahulu.

7. Anak sekolah PAUD untuk sementara disarankan untuk tidak masuk sekolah anak pada bulan januari 2021, mengingat masih tingginya angka penderita covid, anak-anak masih sangat rentan terhadap virus, dikhawatirkan bagi pengajar akan kesulitan dalam melakukan pengawasan.

8. Satgas Covid Daerah harus melakukan sosialisasi Protokol Kesehatan, seperti langkah-langkah pertolongan pertama apabila ada yang terpapar Covid di sekolah, yaitu guru, siswa dan pemangku kepentingan dilingkungan sekolah dan harus ada jaminan perawatan kesehatan bagi yang terpapar setelah sekolah dibuka.

9. Peran serta komite sekolah sebagai moderator dari pihak sekolah kepada OTM, apakah diizinkan utk penggalangan pengadaan fasilitas alat Keselamatan Kesehatan Siswa (AKKS) atau protokol kesehatan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Partisipasi orangtua sangat diperlukan untuk mendukung penyiapan PTM.

10. Dinas Pendidikan, Sekolah dan Orangtua siswa khususnya jenjang SMP, SMA, dan SMK perlu mengantisipasi untuk melakukan pengawasan pada saat para siswa pulang dari sekolah sehingga membatasi untuk tidak terlalu lama berada diluar rumah, langsung pulang ke rumah setelah sekolah selesai.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini