Predator Seksual Anak Bakal Dipasang Alat Pendeteksi Elektronik, Ini Penjelasannya

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 04 Januari 2021 06:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 04 337 2338254 predator-seksual-anak-bakal-dipasang-alat-pendeteksi-elektronik-ini-penjelasannya-rvriHyK4HL.jpg Ilustrasi. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bakal dipasangi alat pendeteksi elektronik, sebagai antisipasi tak lagi mengulangi perbuatannya. Tindakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 yang sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

PP tersebut berisi tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Adapun, pertimbangan Presiden meneken PP Nomor 70 Tahun 2020 yakni, bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Serta, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. 

Baca juga: Begini Tata Cara Hukuman Kebiri Kimia bagi Predator Seksual Anak

Berdasarkan Pasal 2 dalam PP tersebut diatur tindakan kimia bagi pelaku predator seksual. Tindakan kimia yang dimaksud yakni, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, dalam ayat dua dijelaskan bahwa tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi juga dikenakan terhadap pelaku perbuatan cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial," demikian bunyi ketetapan PP Nomor 70 Tahun 2020 yang diperoleh MNC Media. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini