HNW Usul Maklumat Kapolri Dicabut

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Sabtu 02 Januari 2021 15:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 02 337 2337712 hnw-usul-maklumat-kapolri-dicabut-VgAeAGlMJc.jpg Hidayat Nur Wahid (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Maklumat Kapolri bernomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) menjadi pertentangan banyak pihak salah satunya dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW).

Menurut HNW maklumat Kapolri tersebut lebih khusus pada poin 2 huruf d yang berisi tentang larangan bagi masyarakat untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial itu, dapat menjadi penghambat dalam menuntutaskan kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Ia pun mengusulkan agar maklumat tersebut bisa dicabut.

"Jadi kalau demikian halnya maklumat ini menjadi potensial untuk kemudian memetieskan atau tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya pengusutan terhadap penembakan 6 laskar FPI," ujar HNW saat dihubungi MNC Media, Sabtu (2/1/2021).

HNW pun mengusulkan agar Kapolri mencabut maklumat tersebut karena hal itu juga ditentang oleh rekan-rekan komunitas pers dan juga oleh Dewan Pers. Dan juga bertentangan dengan Undang-undang tentang pers dan juga atau tidak sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 28 F.

Di mana Pasal 28F berbunyi : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Baca Juga : Pembentukan TGPF Kasus Penembakan Laskar FPI Untungkan Pemerintah

"Saya usulkan itu dicabut saja karena itu potensial membuat pengusutan terhadap kasus penembakan 6 laskar FPI itu menjadi tidak bisa ditindaklanjuti, tidak bisa komunikasikan, tidak bisa diakses dan itu artinya harus di petieskan," katanya.

"Padahal ini sudah menjadi masalah yang sangat menjadi pusat perhatian publik bahkan banyak pakar dan lembaga hukum yang menyampaikan bahwa pembunuhan atau penembakan terhadap 6 Laskar FPI itu ektra judiciale killing dan itu adalah pelanggaran HAM berat dan karenanya memang harus dibongkar," tambahnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini