Share

Massa Habib Rizieq Bentuk Front Pejuang Islam, Ini Reaksi Mahfud

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 01 Januari 2021 14:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 01 337 2337319 massa-habib-rizieq-bentuk-front-pejuang-islam-ini-reaksi-mahfud-5YIHaGMwJV.jpg Foto: Okezone

JAKARTA – Massa Habib Rizieq Shihab (HRS) dan anggota Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Ciamis dan daerah lainnya membentuk organisasi baru bernama Front Pejuang Islam (FPI).

(Baca juga: Pimpinan Ponpes Buntet Cirebon Sebut FPI Bertentangan dengan Syariat Islam)

Konsolidasi organisasi yang baru berdiri ini, terus ditingkatkan dengan membentuk susunan kepengurusan dan mendaftar ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ciamis. Sehingga, semua aktivitas organisasi tetap legal dan dituding macam-macam.

Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD tidak mempermasalahkan adanya organisasi baru Front Pejuang Islam. Namun dia meminta, organisasi yang akan dibentuk tersebut tidak boleh melanggar hukum seperti yang sebelumnya telah ada.

“Boleh. Mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum,” ujar Mahfud dalam keterangannya yang diterima Okezone, Jumat (1/1/2021).

Dijelaskan Mahfud, di Indonesia saat hampir 500 ribu organisasi masyakarat dan perkumpulan.

“Saat ini ada tidak kurang dari 440.000 ormas dan perkumpulan, tidak apa-apa juga. Dulu Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, PPP, DDII, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan sebagainya juga tidak apa-apa. PSI yang dibubarkan bersama Masyumi juga melahirkan ormas-ormas dan tokoh-tokohnya sampai sekarang,”ulasnya.

“PNI berfusi kemudian melahirkan PDI, kemudian melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda, dan sebagainya. Nahdlatul Ulama (NU) pernah pecah dan pernah melahirkan KPP-NU juga tidak ditindak sampai bubar sendiri,” sambungnya.

Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi ini memastikan, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk membentuk organisasi. Karena hal tersebut sesuai dengan undang-undang.

“Secara hukum alam, yang bagus akan tumbuh, yang tidak bagus akan layu baik yang lama maupun yang baru. Jadi secara hukum dan konstitusi, tidak ada yang bisa melarang orang untuk berserikat dan berkumpul, asal tidak melanggar hukum serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,” pungkasnya.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Pemerintah telah mengumumkan bahwa Front Pembela Islam (FPI) merupakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga. Ormas besutan Habib Rizieq pun resmi dilarang beraktivitas maupun kegiatan lainnya.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri itu, di antaranya menyatakan FPI sebagai organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas. Sehingga secara de jure telah bubar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini