Maklumat Kapolri: Masyarakat Dilarang Sebarluaskan Konten Terkait FPI Lewat Website dan Media Sosial

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 01 Januari 2021 08:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 01 337 2337177 maklumat-kapolri-tentang-fpi-masyarakat-dilarang-sebarluaskan-konten-terkait-fpi-9ys7jLQJ9h.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Maklumat Kapolri terkait dengan pelarangan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) berisi beberapa hal. Tidak tanggung-tanggung, maklumat Kapolri tersebut juga berisi ancaman untuk yang melanggarnya.

Fokus dari maklumat Kapolri ini adalah agar masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

BACA JUGA: Kapolri Terbitkan Maklumat Larang Kegiatan dan Atribut FPI

"Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial," tulis poin 2(d) dalam maklumat yang ditandatangani oleh Kapolri Idham Aziz pada 1 Januari 2021.

Kapolri juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI–POLRI untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.

"Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian," lanjut dia.

Maklumat Kapolri dengan nomor: Mak/1/I/2021 tersebut tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

BACA JUGA: Munarman Dkk Deklarasikan Front Persatuan Islam, Ini Alasannya

Maklumay ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220-

4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini