Pemerintah Bubarkan FPI, Refly Harun: Serangan Bertubi-tubi

Djairan, iNews · Rabu 30 Desember 2020 15:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 30 337 2336410 pemerintah-bubarkan-fpi-refly-harun-serangan-bertubi-tubi-rwJQzqhQYn.jpg Laskar FPI (foto: Illustrasi Sindo)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan melarang semua aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, FPI tidak memiliki legal standing alias dasar hukum baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.

Ahli hukum tata Negara, Refly Harun menanggapi hal itu. Dia mempertanyakan alasan apa yang membuat pemerintah bertindak demikian. Keputusan tersebut, kata dia, jika didasarkan pada permasalahan sejak kepulangan Habib Rizieq Shihab, justru menjadikan FPI sebagai pihak yang banyak dirugikan.

“Jika alasannya adalah permasalahan sejak kedatangan Habib Rizieq sampai sekarang, justru FPI yang banyak dirugikan. Dan itu semua membuat bertubi-tubi serangan kepada FPI,” ujar Refly, Rabu (30/11/2020).

Baca juga: FPI Dibubarkan, Habib Rizieq: Saya Bentuk Lagi Front Penjaga Islam!

Dia menjabarkan permasalahan yang dihadapi FPI belakangan ini, mulai dari kasus tewasnya 6 anggota Laskar FPI yang masih diselidiki. Hingga kasus Habib Rizieq sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan kerumunan, serta dugaan chat mesum yang menyeretnya dan beberapa kasus lain.

Sedangkan jika alasannya karena permasalahan FPI di masa lampau, menurut Refly hal itu sebenarnya sudah diselesaikan di jauh hari. Keputusan pemerintah melarang FPI dinilai semakin melemahkan kemampuan ormas itu dalam memperjuangkan hak-haknya.

Baca juga: Politikus PKS Sebut Pembubaran FPI sebagai Langkah Mundur dan Cederai Reformasi

“Bagaimana FPI bisa memperjuangkan enam anggotanya yang tewas, kalau dia (FPI) sudah diamputasi kakinya sebagai organisasi. Bagaimana pula mereka bisa memperjuangkan dukungan kepada Habib Rizieq, yang kasusnya ada nuansa dikriminalisasi,” kata dia.

Refly mengatakan, pembubaran sebuah organisasi seperti FPI yang eksis sejak 1998 bukan hal sembarangan. Sekalipun mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas).

“Saya pernah tidak setuju dengan UU Ormas, yang memungkinkan pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa proses hukum, dan prosesnya di balik. Di mana organisasinya dibubarkan dulu, kemudian organisasinya melakukan upaya kepada pengadilan, yang memakan waktu lama sementara mereka sudah bubar duluan,” ujarnya.

Dalam langkah yang ditetapkan pemerintah, Mahfud MD menegaskan kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah, bahwa jika ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI maka dianggap tidak ada dan harus ditolak. Sebab, FPI tak lagi memiliki legal standing terhitung sejak hari ini.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini