KPK Sempat Usul Pengadaan Vaksin Covid-19 Tidak Dibeli dalam Jumlah Besar

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 30 Desember 2020 13:27 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 30 337 2336252 kpk-sempat-usul-pengadaan-vaksin-covid-19-tidak-dibeli-dalam-jumlah-besar-0etTPDiRpJ.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengaku bahwa pihaknya ikut melakukan berbagai penelitian secara cepat terkait penanganan Covid-19. Salah satunya, dengan melakukan berbagai kajian dan review untuk meminimalisir risiko korupsi dalam sejumlah program dan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga:  Menkes Ungkap Indonesia Butuh 426 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Dari sejumlah kajian cepat yang dilakukan, KPK merekomendasikan sejumlah hal agar tidak terjadi kerugian keuangan negara atau risiko korupsi. Sejumlah rekomendasi dari KPK untuk pemerintah diantaranya terkait pengadaan vaksin virus corona (Covid-19). KPK pernah merekomendasikan kepada pemerintah agar pembelian vaksin Covid-19 tidak dalam jumlah besar.

"Dalam pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar, pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3," kata Alex, sapaan karib Alexander, saat konpers kinerja KPK 2020 di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2020).

Baca juga:  Vaksin Covid-19 Tiba, Kominfo: Informasi Terkait Penggunaan Akan Disebar Secara Akurat

Rekomendasi lain terkait pengadaan vaksin, kata Alex, adalah harus juga mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin.

"Selanjutnya, untuk pembangunan maupun peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19, rekomendasi yang diberikan selain perlunya panduan pengusulan RS rujukan tersebut, Kementerian Keuangan harus mempertegas sumber pendanaan untuk pembangunan/ peningkatan fasilitas RS Rujukan Covid-19 di daerah," imbuhnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini