Markaz Syariah Jadi Ponpes Bersama, Mahfud MD: Selesaikan Dulu Hukum Kepemilikannya

Abdul Rochim, Koran SI · Selasa 29 Desember 2020 13:10 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 29 337 2335588 markaz-syariah-jadi-ponpes-bersama-mahfud-md-selesaikan-dulu-hukum-kepemilikannya-YAWyS9PAvD.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa persoalan hukum atas status lahan seluas puluhan ribu hektare yang ditempati Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah milik Habib Rizieq Shihab di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat harus diselesaikan terlebih dahulu. 

"Memang bgt. Bc beritanya, bkn hny judulnya. Sy mengatakan bhw mslh hukumnya hrs selesaikan dulu, apakah tanah milik negara atau bkn. Selesaikan dulu hukum kepemilikannya dgn Kemen Agraria-TR dan BUMN. Jk sdh jelas negara sbg pemilik maka kita bs usul utk dijadikan ponpes bersama," ujar Mahfud MD melalui akun Twitter @mohmahfudmd, dikutip Selasa (29/12/2020). 

Baca Juga: Mahfud MD Usul Markaz Syariah Habib Rizieq Jadi Ponpes Bersama

Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menjawab pertanyaan warganet yang mempertanyakan statement Mahfud MD dalam pemberitaan yang menyebutkan bahwa sebaiknya lahan tersebut dilanjutkan saja penggunaannya untuk pondok pesantren.

"Pak @mohmahfudmd soal peruntukan lahan HGU PTPN VIII yang sekarang dijadikan lokasi Markaz Syariah FPI, itu soal kebijakan nanti. Menurut saya selesaikan dulu persoalan hukumnya. Jika tidak bisa menimbulkan preseden," kata pemilik akun @RustamIbrahim, disertai dengan link pemberitaan yang memuat pernyataan MAhfud MD soal sengketa tanah tersebut.

Diberitakan sebelumnya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII telah mengirimkan surat somasi kepada pesantren tersebut. Markaz Syariah yang berada di areal sah milik PTPN VIII merupakan milik pemimpin organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Menanggapi sengketa lahan tersebut, Mahfud MD kemudian mengatakan bahwa sebaiknya lahan tersebut dilanjutkan saja penggunaannya untuk pondok pesantren. "Nah kita lihat nanti, kalau saya berfikir begini itukan untuk keperluan pesantren ya teruskan saja untuk keperluan pesantren, tapi nanti yang ngurus misalnya majelis ulama, NU, Muhammadiyah gabunglah termasuk kalau mau FPI bergabung di situ," ujar Mahfud dalam diskusi bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya, secara virtual, Minggu 27 Desember 2020.

Baca Juga: FPI Minta Eksekutor 6 Laskar Dihukum sebagai Efek Jera

Untuk saat ini, kata Mahfud, semua pihak seharusnya memastikan dulu apakah benar petani tersebut sudah lebih dari 20 tahun di sana. Sebab, izin dan persetujuan dari PTPN VIII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

"Sehingga tahun 2013 ketika tanah itu dibeli oleh Habib Rizieq itu sebenarnya belum 20 tahun digarap oleh petani kalau dihitung sejak pemberiannya oleh negara pengurusannya oleh negara terhadap apa namanya PTPN VIII," ungkapnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini