Habib Rizieq Tak Permasalahkan Jadi Tersangka Kerumunan di Bogor, Asal...

Muhamad Rizky, Okezone · Kamis 24 Desember 2020 06:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 24 337 2333154 habib-rizieq-tak-permasalahkan-jadi-tersangka-kerumunan-di-bogor-asal-gnNsDgAvT4.jpg Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Sekretaris Umum, Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menyampaikan pesan Habib Rizieq Shihab (HRS), dari balik jeruji tahanan Polda Metro Jaya menyusul penetapan tersangka kasus kerumunan di Megamendung, Bogor.

Aziz mengatakan, bahwa HRS tidak mempersoalkan jika dirinya kembali menjadi tersangka kasus kerumunan, akan tetapi ia minta keadilan untuk pengusutan kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI .

"HRS tidak masalah ditahan kasus kerumunan model apapun juga, asalkan keadilan ditegakkan," kata Aziz menyampaikan pesan HRS kepada Okezone, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Penampakan Surat Penetapan Tersangka Habib Rizieq Terkait Kerumunan di Megamendung

Dalam hal ini, kata Aziz, HRS meminta agar pihak kepolisian juga berlaku adil dengan menangkap pelaku penembakan anggota FPI tersebut.

"Tangkap dan hukum pembunuh 6 laskar FPI yang dibunuh secara keji," ujarnya.

 Baca juga: Bareskrim Bawa 6 Senpi ke Komnas HAM Terkait Penembakan Laskar FPI

Selain itu, HRS juga mengecam kepada pihak yang tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut secara adil. Pihaknya akan terus mengejar agar para pelaku dapat bertanggung jawab dan dihukum.

 

Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu.

"Sudah, sudah keluar, tersangka sudah. Megamendung sudah, yang Bogor Rumah Sakit Ummi belum. Rizieq, tersangkanya Rizieq," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi di kantor Komnas HAM, Menteng.

Dia menuturkan, hanya Habib Rizieq yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Adapun pasal yang dikenakan terhadap Rizieq adalah Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini