Dilema Pesta Demokrasi di Tengah Pandemi

Khafid Mardiyansyah, Okezone · Senin 28 Desember 2020 06:32 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 22 337 2332444 dilema-pesta-demokrasi-di-tengah-pandemi-vvuKZAOdD4.jpeg Ilustrasi (Dok. okezone)

Politik Dinasti di Pilkada 2020

Selain diselenggarakan di tengah Pandemi Covid-19, Pilkada 2020 menjadi unik karena adanya keluarga Presiden dan sederet tokoh politik nasional yang masuk dalam kontestasi kepala daerah.

Muncul anggapan adanya dinasti politik baru dengan keikutsertaaan beberapa anggota keluarga orang nomor satu dan nomor dua Indonesia, juga keponakan para mantan pemimpin.

Sebut saja putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang mencalonkan diri sebagai walikota Solo dan menantu laki-laki Jokowi, Bobby Nasution, yang mencalonkan diri sebagai walikota Medan.

Di Tangerang Selatan, terjadi “perang bintang” antara putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Azizah, yang mencalonkan diri sebagai walikota; keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo; dan keponakan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Pilar Saga Ichsan, yang sama-sama mencalonkan diri sebagai wakil walikota.

Di Solo, Gibra unggul telak dari lawannya, sedangkan di Medan, Bobby berhasil unggul tipis dari lawannya. Sedangkan di Tangerang Selatan, nama Pilar Saga Ichsan yang akhirnya terpilih sebagai wakil wali kota.

Pilkada Diklaim Sukses

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim, penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Mahfud pun mengucapkan rasa syukurnya bahwa pemerintah tekah berhasil mengatasi kekhawatiran di tengah masyarakat.

"Kami bersyukur berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang dulu muncul ketika pilkada serentak ini akan dilaksanakan di dalam suasana Covid," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Senin 14 Desember lalu.

Dia menuturkan, sebelumnya banyak sekali masukan kepada pemerintah agar pilkada ditunda. Salah satunya adalah prediksi timbulnya kluster baru jika pilkada tetap dilangsungkan.

Akan tetapi, pemerintah tetap melanjutkan mengambil keputusan untuk melanjutkan gelaran Pilkada dengan tetap mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat. Walaupun, Covid-19 pun masih ada.

Dia menuturkan, tingkat partisipasi pemilih dalam tahapan Pilkada Serentak periode ini meningkat sebesar 6,8 persen. Sebelumnya, kata Mahfud, di Tahun 2015 69,2 persen.

"Tingkat partisipasi, alhamdulillah meningkat. Dulu partisipasi kita di pilkada serentak 2015 itu adalah 69,02 persen, sekarang naik menjadi 75,82 persen jauh lebih tinggi dari pemilihan yang ada di Amerika," ucapnya.

Selain tingkat partisipasi, jumlah pelanggaran kampanye pun, jelas Mahfud, tergolong minim. Tercatat ada 1.520 pelanggaran pemilu selama masa kampanye. Jumlah tersebut hanya 2,2% dari sekira 75 ribu event kampanye di seluruh Indonesia.

"Semuanya berjalan dengan baik, pelanggaran yang kecil-kecil sudah diperingatkan. Ada yang sampai masuk ke ranah pidana, sebanyak 16 kasus. Karena sesudah diperingatkan masih melanggar lagi, peringatan ke-2 masih melanggar lagi, akhirnya masuk ke pidana. Ada 16 kasus tetapi kecil-kecil. Oleh sebab itu, tidak pernah menjadi perhatian publik,” katanya.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini