Dilema Pesta Demokrasi di Tengah Pandemi

Khafid Mardiyansyah, Okezone · Senin 28 Desember 2020 06:32 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 22 337 2332444 dilema-pesta-demokrasi-di-tengah-pandemi-vvuKZAOdD4.jpeg Ilustrasi (Dok. okezone)

MUNGKIN tahun 2020 bisa disepakati sebagai tahun yang buruk bagi sebagian prang. Pandemi Covid-19 yang sudah menjalar di Indonesia sejak Maret membuat banyak pihak was-was dan khawatir. Namun, 2020 juga jadi tahun di mana hajat besar demokrasi diselenggarakan di Indonesia.

Sebanyak 270 wilayah di Indonesia melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Dari 270 daerah itu, terdiri dari 9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Keputusan pelaksanaan Pilkada ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020 tentang 'Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional'.

Seperti kita ketahui, Pilkada serentak 2020 kali ini merupakan Pilkada pertama di tengah pandemi Covid-19 (virus corona). Meski sebelumnya sempat mengalami penundaan namun akhirnya pelaksaan Pilkada tetap dilanjutkan.

Pilkada 2020 diputuskan ditunda selama tiga bulan, dari September ke Desember 2020, untuk empat tahapan awal di awal bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Empat tahapan awal yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), serta pencocokan dan penelitian data pemilih.

Tata Cara Pencoblosan Berubah

Pagelaran pilkada di tengah Pandemi Covid-19 membuat tata cara pencoblosan berubah drastis. Ada sederet protokol kesehatan yang ditambahkan selama proses pencoblosan, perhitungan suara hingga rekapitulasi suara.

Dalam Pilkada serentak ini, ada tata cara khusus bagi pemilih dalam menentukan pilihannya hal ini berkaitan dengan pandemi Covid-19, berikut tata caranya:

1. Pemilih datang diwajibkan mencuci tangan dan menjaga jarak minimal satu meter saat antre memasuki TPS.

2. Pemilih mendaftarkan diri ke petugas KPPS dengan menggunakan alat tulis masing-masing pemilih.

3. Pemilih mengenakan sarung tangan plastik yang diberikan oleh petugas KPPS, kemudian duduk di bangku antrean, atau langsung ke bilik suara apabila sudah diberi kesempatan mencoblos oleh Ketua KPPS.

4. Setelah mencoblos langsung melepas salah satu sarung tangan plastik untuk diberikan tinta di jari tanda telah memilih.

5. Melepas sarung tangan plastik lalu membuangnya ke tempat yang sudah disediakan.

6. Pemilih kembali mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan di luar TPS. Pemilih yang sudah menunaikan hak pilihnya diminta untuk kembali ke rumah masing-masing agar tidak ada kerumunan di sekitar TPS.

Selain itu 6 poin tersebut, KPU juga menyiapkan skenario-skenario darurat seperti pakaian hazmat ang diperuntukkan bagi petugas KPPS.

Baca Juga: MK Terima 114 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020, Daerah Mana Saja?

Hal ini untuk mencegah penularan virus, apabila ada pemilih yang mendadak pingsan atau terjatuh di TPS karena diduga terinfeksi Covid-19.

KPU juga menyiapkan satu bilik khusus, diperuntukkan bagi pemilih yang memiliki suhu diatas 37,3 derajat celsius. Protokol kesehatan ketat dan beberapa inovasi di TPS yang dijalankan oleh KPU semata-mata bertujuan untuk menjaga kesehatan pemilih.

Politik Dinasti di Pilkada 2020

Selain diselenggarakan di tengah Pandemi Covid-19, Pilkada 2020 menjadi unik karena adanya keluarga Presiden dan sederet tokoh politik nasional yang masuk dalam kontestasi kepala daerah.

Muncul anggapan adanya dinasti politik baru dengan keikutsertaaan beberapa anggota keluarga orang nomor satu dan nomor dua Indonesia, juga keponakan para mantan pemimpin.

Sebut saja putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang mencalonkan diri sebagai walikota Solo dan menantu laki-laki Jokowi, Bobby Nasution, yang mencalonkan diri sebagai walikota Medan.

Di Tangerang Selatan, terjadi “perang bintang” antara putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Azizah, yang mencalonkan diri sebagai walikota; keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo; dan keponakan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Pilar Saga Ichsan, yang sama-sama mencalonkan diri sebagai wakil walikota.

Di Solo, Gibra unggul telak dari lawannya, sedangkan di Medan, Bobby berhasil unggul tipis dari lawannya. Sedangkan di Tangerang Selatan, nama Pilar Saga Ichsan yang akhirnya terpilih sebagai wakil wali kota.

Pilkada Diklaim Sukses

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim, penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Mahfud pun mengucapkan rasa syukurnya bahwa pemerintah tekah berhasil mengatasi kekhawatiran di tengah masyarakat.

"Kami bersyukur berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang dulu muncul ketika pilkada serentak ini akan dilaksanakan di dalam suasana Covid," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Senin 14 Desember lalu.

Dia menuturkan, sebelumnya banyak sekali masukan kepada pemerintah agar pilkada ditunda. Salah satunya adalah prediksi timbulnya kluster baru jika pilkada tetap dilangsungkan.

Akan tetapi, pemerintah tetap melanjutkan mengambil keputusan untuk melanjutkan gelaran Pilkada dengan tetap mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat. Walaupun, Covid-19 pun masih ada.

Dia menuturkan, tingkat partisipasi pemilih dalam tahapan Pilkada Serentak periode ini meningkat sebesar 6,8 persen. Sebelumnya, kata Mahfud, di Tahun 2015 69,2 persen.

"Tingkat partisipasi, alhamdulillah meningkat. Dulu partisipasi kita di pilkada serentak 2015 itu adalah 69,02 persen, sekarang naik menjadi 75,82 persen jauh lebih tinggi dari pemilihan yang ada di Amerika," ucapnya.

Selain tingkat partisipasi, jumlah pelanggaran kampanye pun, jelas Mahfud, tergolong minim. Tercatat ada 1.520 pelanggaran pemilu selama masa kampanye. Jumlah tersebut hanya 2,2% dari sekira 75 ribu event kampanye di seluruh Indonesia.

"Semuanya berjalan dengan baik, pelanggaran yang kecil-kecil sudah diperingatkan. Ada yang sampai masuk ke ranah pidana, sebanyak 16 kasus. Karena sesudah diperingatkan masih melanggar lagi, peringatan ke-2 masih melanggar lagi, akhirnya masuk ke pidana. Ada 16 kasus tetapi kecil-kecil. Oleh sebab itu, tidak pernah menjadi perhatian publik,” katanya.

Evaluasi Satgas Covid-19

Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 menyebut sampai hari ini belum ada informasi tentang adanya klaster penularan Covid-19 di dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19, Sonny Harry B. Harmadi mengakui penambahan jumlah kasus positif Covid-19 perhari nya memang bertambah. Akan tetapi, dia menyebut penambahan kasus positif itu belum dapat disimpulkan akibat adanya pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020.

"Kami belum mendapat detailnya apakah dia itu tertular pada saat kampanye atau sedang kegiatan terkait dengan Pilkada, atau (justru) tertularnya di luar," kata Sonny.

Sonny menyampaikan bahwa sebenarnya yang bisa menyimpulkan kluster tersebut itu merupakan tim dari bidang tracing (penelusuran kasus). Dia mengatakan, tim itu lah yang bisa mendeteksi apakah kasus positif Covid-19 tertular pada saat kegiatan tahapan Pilkada 2020 atau tidak.

"(Tapi) sejauh ini kami belum memperoleh informasi bahwa ada satu kluster atau super kluster positif, dimana dia tertular pada saat melaksanakan kegiatan Pilkada, itu belum ada," ujarnya.

Meskipun kabar ini menggemberikan, Satgas Covid-19, kata dia, terus mengingatkan agar tidak terjadinya lonjakan kasus yang sangat tinggi akibat pesta demokrasi lima tahunan ini.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini