Sepak Terjang Djoko Tjandra : Dari Pelarian hingga Ditangkap dan Divonis Hari Ini

Djairan, iNews · Selasa 22 Desember 2020 13:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 22 337 2332067 sepak-terjang-djoko-tjandra-dari-pelarian-hingga-ditangkap-dan-divonis-hari-ini-EVu8YwZ5Fb.jpg Djoko Tjandra. (Foto : Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) mengagendakan sidang putusan atau vonis terhadap terdakwa Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra, hari ini Selasa (22/12/2020). Djoko Tjandra bakal menghadapi vonis terkait kasus surat jalan dan dokumen palsu.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut majelis hakim agar terdakwa Djoko Tjandra dijatuhkan hukuman dua tahun penjara. Djoko Tjandra diyakini bersalah karena memalsukan surat jalan, surat bebas Covid-19, serta surat rekomendasi kesehatan.

Sebagaimana diketahui, Djoko Tjandra merupakan terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) pada 11 Juni 2009. Ia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp15 juta subsider 3 bulan.

Namun, Djoko Tjandra melarikan diri sehingga sejak 17 Juni 2009 ditetapkan sebagai buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Jenderal Imigrasi dan daftar Interpol Red Notice.

Lantas bagaimana sepak terjang Djoko Tjandra dari pelarian hingga ditangkap dan divonis hari ini?

Awal Mula Kasus Djoko Tjandra

Djoko Tjandra terbukti membuat perjanjian cessie fiktif yang berhasil dicairkan. Perbuatan itu dilakukan pada kurun 1997, 1998, dan 1999. Ia berinisiatif mengadakan berbagai pertemuan dengan sejumlah pihak untuk memuluskan pencairan piutang Bank Bali.

Akibat perbuatannya dengan berbagai pihak, negara mengalami kerugian Rp904 miliar lebih. Djoko Tjandra yang saat itu menjabat Direktur PT Era Giat Prima melakukan pertemuan dengan sejumlah nama di antaranya Setya Novanto (Direktur Utama PT Era Giat Prima), Rudy Ramli (Direktur Utama Bank Bali), Bambang Subianto (Menteri Keuangan), dan beberapa nama lainnya.

Pada 1997-1999, mereka bertemu dan bernegosiasi di berbagai tempat di Jakarta, untuk meloloskan perjanjian cessie Bank Bali ke Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) untuk ditagihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Usaha pengajuan klaim Bank Bali maupun oleh BDNI ditolak BI beberapa kali.

Baca Juga : Hari Ini, Djoko Tjandra Hadapi Vonis Kasus Surat Jalan Palsu

Djoko Tjandra akhirnya berinisiatif menggelar pertemuan di Hotel Mulia, Jakarta pada 1999. Bersama nama lainnya, Djoko Tjandra bernegosiasi hingga berhasil mencairkan piutang Bank Bali. Dari pencairan itu, dirinya disebut memperoleh keuntungan mencapai Rp546 miliar lebih.

Divonis 2 Tahun Penjara dan Kabur

Kasus Bank Bali mencuat pada 1999, yang diselidiki polisi dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Djoko Tjandra didakwa melakukan korupsi dan dituntut 18 bulan penjara. Namun, ia divonis bebas pada 28 Agustus 2000. Majelis hakim PN Jakarta Selatan beralasan perbuatan Djoko Tjandra bukan pidana, melainkan perdata.

Delapan tahun kemudian, Kejagung mengajukan PK ke MA. Pada 2009, Djoko Tjandra dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara, Ia juga didenda dan membayar ganti rugi. Namun sayang, sehari sebelum MA mengabulkan permohonan PK Kejagung, Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada Juni 2009.

Dalam pelariannya, Djoko Tjandra sempat menerima status kewarganegaraan Papua Nugini dan mendapatkan paspor negara tersebut tahun 2012. Namun, Ombudsman Papua Nugini menyatakan status kewarganegaraan Djoko Tjandra melanggar hukum dan selayaknya dicabut.

Masuk ke Indonesia Tanpa Terdeteksi

Lama menghilang, kasus Djoko Tjandra kembali menyeruak saat dirinya berupaya mengajukan PK pada 8 Juni 2020. PN Jaksel pun memutuskan tidak menerima permohonan PK yang diajukan Djoko Tjandra.

Ia berhasil masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi pihak Direktorat Jenderal Imigrasi, hingga bisa mulus membuat e-KTP dan surat jalan hingga bisa wara wiri dengan aman. Usai mendaftar PK dan akhirnya ditolak, Djoko Tjandra kembali meninggalkan Indonesia kabur ke Malaysia.

Baca Juga : Jelang Vonis, Djoko Tjandra: Seharusnya Bebas

Hingga akhirnya, sejumlah perwira Polri dicopot lantaran diduga terlibat memuluskan usaha Djoko Tjandra melakukan perjalanan tanpa terdeteksi. Seperti Brigjen Prasetijo Utomo dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, dan sudah menjadi tersangka.

Kemudian, Irjen Napoleon Bonaparte dicopot sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional, dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Djoko Tjandra diduga bisa membuat e-KTP dan mendapatkan surat jalan setelah red notice-nya dihapus.

Bahkan Lurah Grogol Selatan, Asep Subhan juga dicopot dari jabatannya karena membantu pembuatan e-KTP Djoko Tjandra. Kejagung juga mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari.

Ia terbukti melanggar disiplin dengan bertemu Djoko Tjandra di Malaysia pada 2019. Polri juga menetapkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka terkait kasus pembuatan surat jalan palsu.

Ditangkap di Malaysia

Pelarian Djoko Tjandra akhirnya berhasil dihentikan. Penangkapan dipimpin Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Idham Azis.

Polisi mendapati jejak Djoko Tjandra pada Kamis 30 Juli 2020 siang bahwa tengah berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Tak mau kehilangan jejak, Kapolri Jenderal Idham Azis langsung memerintahkan Kabareskrim Komjen Listyo untuk melakukan penangkapan usai bersurat dengan kepolisian Diraja, Malaysia.

Sorenya di hari yang sama Kabreskrim langsung menuju Kuala Lumpur, Malaysia dan langsung menangkap buronan tersebut. Djoko kemudian dibawa dari Malaysia menggunakan jet khusus dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Kamis 30 Juli 2020 malam.

Babak Baru Kasus Djoko Tjandra

Meskipun Djoko Tjandra tertangkap, proses hukum tak berhenti sampai di situ. Polisi telah melakukan gelar perkara dan menemukan sejumlah peristiwa dalam deretan kasus. Dalam kasus surat jalan palsu, dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan melibatkan sejumlah petinggi kepolisian.

Sedangkan dalam kasus dugaan suap terkait penghapusan red notice di Interpol atas namanya, Djoko ditetapkan sebagai tersangka dan diduga sebagai pemberi suap. Dan melibatkan petinggi kepolisian yang diduga menerima suap.

Djoko Tjandra juga diseret dalam kasus pemberian hadiah atau janji saat bertemu jaksa Pinangki Sirna Malasari dan kuasa hukum Djoko, Anita Kolopaking pada akhir 2019. Pertemuan itu terkait rencana pengurusan PK ke MA.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini