Kisruh Pengambilan Foto dan Rekaman di Persidangan, PBHI: Merusak Wibawa Pengadilan

Agregasi BBC Indonesia, · Selasa 22 Desember 2020 08:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 22 337 2331858 kisruh-pengambilan-foto-dan-rekaman-di-persidangan-pbhi-merusak-wibawa-pengadilan-Pkw5GWhR1F.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Julius Ibrani menilai, kewenangan perizinan untuk merekam proses persidangan oleh hakim justru merusak wibawa pengadilan, hal itu berdasarkan edaran Mahkamah Agung (MA).

Julius Ibrani adalah kuasa hukum 4 anggota Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kabupaten Tangerang. Keempat buruh ini terseret ke meja hijau karena tuduhan melakukan pengeroyokan dan keonaran di muka umum saat menggelar aksi protes menolak Omnimbus Law UU Cipta Kerja Maret 2020 lalu.

Baca juga:  Kisruh Soal Pengambilan Foto dan Rekaman di Persidangan, MA: Kami Tidak Membatasi Transparansi 

Dalam kasus ini, kata Julius, hakim melarang seluruh yang hadir dalam persidangan, termasuk pengacara, melakukan perekaman audio dan video.

Hakim merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan aturan serupa Perma No.5/2020 yang telah dicabut di kemudian hari.

Baca juga:  Mahkamah Agung Libatkan TNI Amankan Persidangan di Pengadilan 

Menurut Julius, vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada empat buruh tersebut tidak berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi dan korban selama persidangan.

"Jadi itu jelas sekali, ketika saksi bilang nggak, pertimbangan hakim bilang iya. Satu-satunya bukti kan adalah rekaman pada saat persidangan itu," kata Julius yang mengaku menyimpan rekaman selama proses persidangan.

Julius melanjutkan, rekaman yang bisa membandingkan antara keterangan saksi dan korban selama persidangan dengan pertimbangan hakim dalam vonis empat buruh ini telah dilaporkan ke Komisi Yudisial.

"Bahwa ada kerugian yang besar bagi orang-orang yang berhadapan dengan hukum ketika tidak boleh mengajukan perekaman, baik suara atau video pada saat persidangan. Dan, ini bertentangan dengan prinsip persidangan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus anak dan asusila," kata Julius.

Selain kasus buruh KASBI Kabupaten Tangerang, PBHI juga melakukan pendampingan hukum sejumlah buruh-buruh lainnya yang masuk pengadilan dengan tuduhan serupa seperti di Jakarta dan Bekasi.

Pengalaman serupa diutarakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati. Dalam sejumlah kasus yang ia tangani seperti konflik lahan, kasus makar, penodaan agama dan buruh, hakim menunjukkan adanya keberpihakan.

Kata Asfin, hakim atau ketua majelis hakim yang memiliki tendensi dalam sebuah peradilan akan bisa menyalahgunakan izin pendokumentasian selama proses persidangan.

"Nah, bagaimana membuktikan ini kalau tidak ada rekaman? Belum lagi kalau kasusnya dalam dimensi politis maka kita bisa merasakan tuh ada ketidakberimbangan ada parsialitas dari hakim dan itu baru bisa kita buktikan kalau kita punya rekaman," kata dia.

Selain itu, rekaman juga diperlukan untuk menjadi bukti adanya intimidasi di dalam persidangan, bukan hanya kepada hakim, tapi juga melibatkan jaksa, saksi, korban dan terdakwa.

Menurut Asfin, perekaman audio maupun video dalam proses persidangan tak perlu izin. Hakim baru bisa menggunakan kewenangan perekaman tersebut ketika sudah mengganggu persidangan.

"Bukan rekamannya yang bermasalah. Kalau dia bikin ribut, bikin berisik, bikin hakim pusing," lanjut Asfin.

Berdasarkan catatan Komisi Yudisial, jumlah badan peradilan dan pengadilan yang dilaporkan masyarakat periode Januari - Oktober 2020 mencapai 1.158 laporan. Dari laporan dugaan pelanggaran ini KY telah memberikan usulan 121 sanksi ringan hingga berat bagi hakim yang dilaporkan.

Dari rilis ini juga, KY mencatat badan peradilan dan pengadilan yang banyak dilaporkan masyarakat berada di Jakarta (268), Jawa Timur (131), Sumatera Utara (111), Jawa Tengah (94), Jawa Barat (93), dan Sulawesi Selatan (42).

Jumlah laporan dugaan pelanggaran badan peradilan dan pengadilan ini tak jauh berbeda dari tiga tahun sebelumnya di mana KY menerima 1.473 laporan dari masyarakat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini