Kisruh Soal Pengambilan Foto dan Rekaman di Persidangan, MA: Kami Tidak Membatasi Transparansi

Agregasi BBC Indonesia, · Selasa 22 Desember 2020 08:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 22 337 2331853 kisruh-soal-pengambilan-foto-dan-rekaman-di-persidangan-ma-kami-tidak-membatasi-transparansi-f41WA8YCcJ.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Mahkamah Agung menyatakan aturan izin perekaman video, audio, dan foto di lingkungan persidangan tidak bermaksud membatasi transparansi, yang dinilai kalangan praktisi hukum justru sebaliknya.

Sementara itu, organisasi jurnalis juga menganggap aturan ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pers dan dapat mereduksi akses publik untuk memperoleh informasi.

Baca juga:  AJI Minta MA Cabut Ketentuan Pengambilan Foto dan Rekaman di Persidangan

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan terkait dokumentasi selama proses persidangan yang tertuang dalam Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Baca juga: Mahkamah Agung Libatkan TNI Amankan Persidangan di Pengadilan 

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Pasal 4 ayat (6) yang berbunyi, "Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan."

Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro menyatakan, klausul tersebut tak bermaksud untuk membatasi akses informasi.

"Jadi jangan kita berpemikiran bahwa kami ini ada maksud-maksud membatasi, kalau itu yang muncul dalam pemikiran kita, padahal bukan maksudnya begitu," kata Andi kepada BBC News Indonesia, Senin 21 Desember 2020.

Peraturan ini pada umumnya, kata Andi, bertujuan membuat ketertiban selama proses persidangan berlangsung. Dari aturan ini, MA menginginkan adanya kenyamanan bagi hakim, jaksa, pengacara dan pengunjung sidang.

"Sekali lagi tidak ada maksud bagi kami Mahkamah Agung untuk membatasi transparansi," katanya.

Peraturan yang mengatur tata tertib selama proses pengadilan ini, kata Andi, salah satunya merujuk pada kasus-kasus penyerangan terhadap hakim.

Salah satu contohnya penyerangan dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunarso dan Duta Baskara oleh Pengacara Tomy Winata, Desrizal tahun lalu.

"Anda bisa menyaksikan kan penyerangan di Pengadilan Jakarta Pusat. Di daerah, kadang-kadang saksi korban itu langsung menyerang terdakwa, apakah ini kita akan melihat terjadi insiden penyerangan di persidangan (lagi)? Di mana wibawa pengadilan?" kata Andi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini