KPK Beberkan Konstruksi Suap Tersangka Suap Eks Bupati Cirebon Sunjaya

Sabir Laluhu, Koran SI · Senin 21 Desember 2020 19:55 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 21 337 2331702 kpk-beberkan-konstruksi-suap-tersangka-suap-eks-bupati-cirebon-sunjaya-2Ud1Hv7veE.jpg KPK saat beberkan kasus suap mantan Bupati Cirebon (foto: Ist)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, terdapat tiga kontruksi umum dugaan pemberian suap tersangka Direktur Utama PT Kings Property Indonesia (KPI), Sutikno kepada terpidana penerima suap Sunjaya Purwadi Sastra selaku Bupati Cirebon periode 2014-2019.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyatakan, ada tiga konstruksi kasus dugaan suap pengurusan izin kawasan industri oleh PT KPI yang berlokasi di Kabupaten Cirebon dengan tersangka Sutikno.

Baca juga:  KPK Periksa Dirut Kings Property Sebagai Tersangka Penyuap Eks Bupati Cirebon

Pertama, kasus ini bermula pada 2017 saat PT KPI bermaksud akan menanamkan modal di Kabupaten Cirebon dengan membangun kawasan industri pabrik sepatu di Kabupaten Cirebon.

Baca juga: Mantan Bupati Cirebon Diperiksa KPK sebagai Tersangka Pencucian Uang

Untuk rencana tersebut, tutur Ghufron, Sutikno selaku Direktur Utama PT KPI menugaskan Sukirno untuk mengurus perizinan di dinas-dinas terkait dan melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah terkait dengan rencana pembangunan kawasan industri atau pabrik.

"Serta melakukan audiensi dengan masyarakat bersama dengan perangkat desa terkait rencana pembebasan lahan," ungkap Ghufron saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/12/2020).

Kedua, agar proses pengurusan izin berjalan lancar, maka Sutikno diduga memerintahkan Sukirno memberikan uang tunai sebesar Rp4 Miliar kepada Sunjaya Purwadi Sastra selaku Bupati Cirebon periode 2014-2019 melalui ajudan kepercayaannya. Akhirnya, tutur Ghufron, pemberian uang tersebut telah direalisasikan.

"Pemberian uang tersebut diduga agar SUN (Bupati Cirebon) bersedia mengintervensi dan mempercepat seluruh proses perijinan PT KPI di Kabupaten Cirebon," tegasnya.

Mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini menggariskan, hakikatnya perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada kepala daerah dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya adalah perbuatan yang sangat mengganggu integritas kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. Karenanya, KPK kembali mengingatkan agar para kepala daerah tidak melakukan korupsi dan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan.

"Selain itu, KPK juga mengingatkan pada pihak swasta, baik pelaku usaha dalam negeri ataupun korporasi yang terafiliasi dengan perusahaan di luar negeri agar melaksanakan prinsip bisnis secara bersih dan antikorupsi," tegas Ghufron.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini