Bareskrim Tangani 34 Perkara Pelanggaran Prokes Pilkada

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 21 Desember 2020 19:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 21 337 2331673 bareskrim-tangani-34-perkara-pelanggaran-prokes-pilkada-eyP8LN2gJ5.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, saat ini polisi menangani 34 kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Sementara untuk Polri dari bulan April sampai 21 Desember 2020 telah tangani 34 perkara," kata Sigit dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2020).

Baca juga:  Pilkada 2020, Momen Penjajakan PDIP dan Gerindra Menuju 2024?

Sementara, terkait penegakan prokes saat Pilkada, sejak 26 September hingga 4 Desember 2020, Bawaslu telah memberikan peringatan tertulis sebanyak 1.986 dan bubarkan kegiatan kampanye sebanyak 239 karena tidak menerapkan prokes pada saat kegiatan itu.

Sekadar diketahui, terkait Pilkada, Bawaslu dan Polri tergabung dalam sentra Gakkumdu dalam masalah penanganan perkara tersebut.

 Baca juga: Bawaslu : 1.223 ASN Terlibat Pelanggaran Pilkada Serentak 2020

Adapun rincian penanganan pelanggaran Pilkada yang ditangani Polri, antara lain, di Riau ada 14 kasus, Sumatra Utara enam kasus, Sulawesi Selatan lima, Jawa Tengah tiga, Jawa Barat dua, DKI Jakarta satu kasus, Sumatera Barat satu perkara dan di Banten satu kasus.

Dari jumlah itu, Bareskrim telah menetapkan 45 orang sebagai tersangka. Pada hal ini, tujuh dalam proses penyelidikan, lima dalam proses penyidikan dan satu perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21.

"Dan 21 perkara sudah tahap 2 dan ada beberapa yang saat ini sudah masuk dalam persidangan," ujar Sigit.

Oleh sebab itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparat kepolisian untuk tetap menegakan aturan terkait dengan penerapan protokol kesehatan.

Apalagi, dalam waktu dekat ini, kata Sigit, masyarakat akan menghadapi liburan panjang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

"Oleh karena itu saya minta seluruh jajaran untuk tetap tegakan aturan terkait dengan prokes baik dalam bentuk ops yustisi ataupun giat penegakan hukum, yang terkait dengan pelanggaran prokes karena ini menyantkut keselamatan masyarakat dengan tetap memegang teguh prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adlh hukum tertinggi," papar eks Kapolda Banten itu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini