2 Menteri Tersangka Korupsi, Jokowi Diminta Libatkan KPK saat Cari Pengganti

Felldy Utama, iNews · Sabtu 19 Desember 2020 07:11 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 19 337 2330507 2-menteri-tersangka-korupsi-jokowi-diminta-libatkan-kpk-saat-cari-pengganti-bGt8WhPrHu.jpg Presiden Joko Widodo (Foto : Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar cermat dalam memilih dua menteri pengganti yang belakangan ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). Bahkan, kepala negara disarankan melibatkan lembaga antirasuah dalam melakukan proses seleksi sebagai pengganti.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Dalam kaitan ini, dia menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut sudah tak memiliki beban di periode kedua kepemimpinannya.

"Tinggal sekarang Presiden harus berani memilih menteri yang clear soal integritasnya, supaya enggak membebani citra Presiden yang banyak tersandera kasus korupsi, membebani pemerintahan Jokowi," kata Pangi saat dihubungi MNC Media, Jumat (18/12/2020).

Menurut dia, integritas dari sosok calon menteri yang akan dipilih itu bisa menjadi kunci Presiden dalam membenahi citra korup yang tergambarkan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Presiden melibatkan KPK dalam proses penjaringan calon menteri.

"Kalo perlu fit and proper test melibatkan KPK agar betul betul menteri yang dipilih selesai dengan uji integritasnya yang tidak hanya memikirkan kelompok, golongan dan memikirkan dirinya sendiri," ujar dia.

Baca Juga : Kasus Habib Rizieq Ditangani Bareskrim, Ini Harapan FPI

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap. Ia diduga menerima suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur atau benih lobster.

Sementara, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Politikus PDI Perjuangan itu diduga menerima suap sebesar Rp8,2 miliar.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini