Pemerintah Dorong Lebih Banyak Kabupaten/Kota Ramah HAM

Dita Angga R, Sindonews · Kamis 17 Desember 2020 13:41 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 17 337 2329393 pemerintah-dorong-lebih-banyak-kabupaten-kota-ramah-ham-f0RU2BqD94.jpg Kepala KSP Moeldoko (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah terus berupaya memperluas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) hingga ke level daerah. Dengan begitu, hak dasar atau hak asasi bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini disampaikannya dalam pada Festival HAM 2020 secara virtual. “Sesuai arahan Presiden agar perlindungan dan pemenuhan HAM tidak hanya sosialisasi, tapi juga tersampaikan dan dirasakan masyarakat. Maka, saya mendorong agar lebih banyak lagi Kabupaten/kota ramah HAM,” katanya dikutip dalam keterangan persnya, Kamis (17/12/2020).

Baca Juga:  Presiden Jokowi: Kejaksaan Aktor Kunci Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu 

Dia menyebut bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 259 di antaranya telah mendapat penghargaan sebagai kabupaten/kota peduli HAM. Untuk itu, dia menilai perlu sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip HAM, baik hak sipil dan hak politik.

“Utamanya terhadap komitmen toleransi dan pemenuhan hak dari berbagai sektor, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, hak bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan, maupun hak lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Moeldoko mengatakan bahwa pandemi covid-19 telah mengubah semua aspek kehidupan. Namun dia mengingatkan jangan sampai mempengaruhi secara substantif perlindungan dan pemenuhan HAM masyarakat. Dia juga menegaskan kembali arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memajukkan HAM dalam keadaan apapun.

“Jangan biarkan krisis justru membawa kemunduran. Tapi jadikan krisis sebagai momentum untuk mencapai lompatan besar. Dalam hal ini, pemerintah telah bergerak cepat melalui berbagai regulasi, pemenuhan anggaran dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Pastikan Tak Pernah Berhenti Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Ketua International NGO Forum on Indonesia (INFID) Totok Yulianto mengungkapkan, pada dasarnya pemerintah pusat yang didukung pemerintah daerah adalah penanggung jawab pemenuhan HAM masyarakat. Maka itu, kata Totok, penerapan kabupaten/kota ramah HAM merupakan strategi baru dalam pemajuan HAM yang dikembangkan secara global.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini