Mahfud MD: RUU Omnibus Law Keamanan Laut Sudah Berada di Meja Presiden

Riezky Maulana, iNews · Selasa 15 Desember 2020 21:59 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 15 337 2328330 mahfud-md-uu-omnibus-law-keamanan-laut-sudah-berada-di-meja-presiden-1QU7KPrIkJ.jpg Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law tentang Keamanan Laut sudah berada di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, omnibus law Keamanan Laut, penyusunannya dilakukan secara bertahap.

"Sekarang sudah ada di meja Presiden. Karena omnibus lawnya kan bertingkat. Mulai dari Perpres dulu nanti baru ke Undang-Undang. Yang penting jalan lah," ucap Mahfud, Selasa (15/12/2020).

Dia menuturkan, pemerintah telah membuat peta jalan (road map) untuk menuju kepada pembentukan UU tersebut. Menurutnya, penyelesaian omnibus law ini tidak bisa dikerjakan secara terburu-buru dan pemerintah lebih memilih untuk menyelesaikannya secara perlahan agar kedepannya pengaplikasian UU tersebut tepat sasaran.

"Kita sudah punya road map, peta jalan untuk menuju ke sana dan memang harus ada prosedur, tidak bisa langsung jadi. Harus ada prosedur agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan tentunya tepat," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pihaknya akan menyiapkan RUU Omnibus Law Keamanan Laut. Karena saat ini ada 17 Undang-Undang (UU), yang mengatur secara berbeda dan memberi kewenangan berbeda.

"Sehingga penanganan di laut itu, seperti proses investasi, proses perdagangan, bongkar muat, menjadi lama. Karena ada minimal ada tujuh yang memeriksa. Itu mau disatukan," ujar dia di Kemenko Maritim dan Investasi Jakarta, Senin (23/12/2019)

Menurut dia, omnibus law ini harus melibatkan banyak institusi. Di mana telah disepakati dan melibatkan institusi terkait, seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Idham Aziz.

"Yang punya kewenangan di laut itu. Seperti Polisi Air, itu kan ada aturan sendiri, Angkatan Laut punya aturan sendiri. Kementerian Perhubungan punya aturan sendiri, KKP punya aturan, TNI punya aturan sendiri, imigrasi punya aturan sendiri. Itu di laut sebegitu banyak aturan padahal kita ingin menyederhanakan proses perizinan masuk," ujarnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini