KPK Panggil Plt Bupati Lampung Selatan Terkait Kasus Suap Proyek Infrastruktur

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 15 Desember 2020 10:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 15 337 2327837 kpk-panggil-plt-bupati-lampung-selatan-terkait-kasus-suap-proyek-infrastruktur-XmmHoVerQD.jpeg Gedung KPK. (Foto: Okezone.com/Arie Dwi)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, pada hari ini, Selasa (15/12/2020). Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Nanang akan dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Lampung Selatan tahun anggaran 2018. Ia akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Hermansyah Hamidi (HH). 

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HH," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui oesan singkatnya, Selasa (15/12/2020).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan tahun anggaran 2016-2017.

Penetapan tersangka terhadap Hermansyah Hamidi merupakan pengembangan perkara sebelumnya, yang menjerat mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup hingga akhirnya memutuskan menetapkan Hamidi sebagai tersangka baru. 

Baca juga: KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap Proyek di Lampung Selatan

Hamidi diduga diperintahkan oleh Zainudin Hasan untuk memungut fee dari proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Fee proyek dipatok sebesar 21 persen dari anggaran proyek. 

Kemudian, Hamidi memerintahkan Syahroni yang kini menjabat sebagai Kadis PUPR untuk mengumpulkan uang setoran tersebut. Nantinya, uang itu akan diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho selaku staf ahli Zainudin sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan.

Secara total, terdapat sekira Rp72 miliar yang disetorkan Hamidi dan Syahroni kepada Zainudin melalui Agus Bhakti Nugroho.

Atas perbuatannya, Hermansyah Hamidi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini