Soroti DPT Pilkada 2020, DKPP Singgung Dualisme Data Kependudukan

Felldy Utama, iNews · Senin 14 Desember 2020 13:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 14 337 2327273 soroti-dpt-pilkada-2020-dkpp-singgung-dualisme-data-kependudukan-0Ksy0gsFq0.jpeg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm memberikan sejumlah catatan evaluasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Salah satu yang menjadi sorotan terkait persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pesta politik tersebut.

Menurut dia, DPT masih menjadi permasalahan dasar dalam pemilihan secara langsung. Bukan hanya Pilkada, tapi hal ini juga terjadi pada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

"Ada masyarakat yang mempunyai KTP tapi tidak terdaftar di DPT. Kemudian, ada masyarakat yang masih belum punya KTP, hanya punya suket (surat keterangan) tetapi tidak bisa memilih,” kata Alfitra dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Senin (14/12/2020).

Baca Juga:  Golkar Sebut Kemenangan di 165 Daerah pada Pilkada 2020 Jadi Modal Pemilu 2024

Alfitra berpendapat persoalan DPT disebabkan karena adanya dualisme data kependudukan dari instansi pemerintah. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan DPT tidak tertata dengan sempurna.

"Saya menyarankan untuk ke depan serahkan kepada dukcapil saja. Dualisme harus dipotong, serahkan kepada dukcapil. Tugas KPU mengawasi saja mana yang belum terdaftar dan mana yang sudah. Jangan sampai kedua-duanya punya data kependudukan,” ujarnya

Baca Juga: Keberhasilan Pilkada 2020 Cermin Solidaritas dan Sinergi Masyarakat

Di samping itu, dia juga menyinggung soal banyaknya masyarakat yang mempunyai e-KTP tetapi berada di daerah lain untuk bekerja. Untuk pulang ke daerah asal guna berpartisipasi dalam Pilkada 2020, mereka tidak memungkinkan karena kesibukan dan biaya.

"Saya menyarankan penggunaan pos agar pemilih tetap terlindungi hak pilihnya," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini