Pakar Hukum Sebut Pelanggar PSBB Tak Bisa Dijerat Pidana

Riezky Maulana, iNews · Sabtu 12 Desember 2020 23:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 12 337 2326576 pakar-hukum-sebut-pelanggar-psbb-tak-bisa-dijerat-pidana-HYFjQySZdn.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai pemerintah tidak bisa menjerat warganya yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu ditegaskan Fickar lantaran pemerintah tidak mengambil keputusan untuk menerapkan Undang-Undang (UU) Karantina Kesehatan.

Dia menjelaskan, untuk pelanggar PSBB, aturannya diatur oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, entah itu Pergub, Perwalikot, atau Perbub. Sebagai contoh, dia menyebut Pemprov DKI yang mencantumkan denda Rp50 juta bagi pelanggar PSBB.

Baca juga:  Hadiri Pemeriksaan, Munarman Tegaskan Habib Rizieq Tak Takut Ditangkap 

"Iya pelanggar PSBB tidak bisa dipidana, pelanggaran PSBB itu diatur oleh peraturan di daerah masing-masing apakah itu Pergub, Perbup atau Perwalikot atau Perda dan ancaman hukumannya. Di DKI kan melanggar Pergub didenda Rp50 juta," kata Fickar ketika dihubungi, Sabtu (12/12/2020).

Dia menjelaskan, UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan lebih tepat digunakan jika pada dasarnya pemerintah menerapkan karantina wilayah. Dalam hal itu pula, pelanggar UU Kekarantinaan Kesehatan akan dijerat hukuman 1 Tahun Penjara dengan denda Rp100 juta.

"Tindak pidana yang diatur dalam UU Karantina Kesehatan ditujukan pada pelanggaran terhadap pebetapan karantina wilayah, sehingga subjek hukum pidananya adalah Nakhoda kapal (pasal 90), (Pilot (pasal 91) Sopir angkutan (pasal 92) perusahaan pengangkutan dan orang yang menghalangi karantina wilayah (pasal 93) dihukum 1 tahun dengan denda 100jt. Kesemuanya itu adalah salam kerangka pelanggaran karantina," tuturnya.

 

Dia menegaskan, Indonesia sama sekali tidak menerapkan peraturan ke arah sana karena lebih memilih PSBB Menurutnya, sanksi dari pelanggar PSBB menjadi hak setiap Pemda untuk menentukannya.

"Indonesia itu tidak menerapkan karantina wilayah, melainkan PSBB. PSBB sanksinya itu diatur daerah," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini