Share

Pemerintah Diminta Perbanyak Jumlah Penerima Vaksin Covid-19 yang Gratis

Fahreza Rizky, Okezone · Jum'at 11 Desember 2020 21:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 11 337 2326150 pemerintah-diminta-perbanyak-jumlah-penerima-vaksin-covid-19-yang-gratis-OCvJyeIalr.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini meminta pemerintah mengubah skema pemberian vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Ia meminta agar jumlah penerima vaksin program yang dibiayai pemerintah diperbanyak lagi.

Baca juga:  Apakah Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Juga Akan Divaksin?

Rencananya jumlah penerima vaksin program yang dibiayai pemerintah sebesar 30% dan 70% bersifat mandiri.

“Pemerintah seharusnya justru mengutamakan kepentingan rakyat dengan memperbanyak vaksin gratis untuk rakyat terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat dengan memperbesar jumlah vaksin mandiri,” ujar Yahya melalui keterangan tertulisnya kepada MNC Media, Jumat (11/12/2020).

Baca juga:  Pecahkan Rekor, 175 Orang Meninggal Terkait Covid-19

Hal tersebut dikatakan Yahya saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto beserta jajaran pemerintah lainnya pada Kamis 10 Desember 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dengan besarnya persentase penerima vaksin mandiri, Yahya menilai pemerintah tidak punya sensitivitas di tengah krisis ekonomi akibat virus corona.

“Di mana letak keadilan dan rasa empati kepada rakyat yang sekarang hidupnya sedang susah, kenapa harus menarik biaya vaksin kepada rakyat yang tidak mampu. Justru seharusnya yang 70 persen dibantu pemerintah secara gratis sedangkan 30 persen secara mandiri,” tegas politikus Golkar itu.

 

Lebih lanjut, Yahya menjelaskan, sekarang ini rakyat tidak mampu yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibantu pemerintah berjumlah sekitar 127, 7 juta orang yang terdiri dari 96,6 juta dibiayai pemerintah pusat sementara 31,1 juta dibiayai oleh pemda.

Belum lagi ada sekitar 20 juta orang yang menjadi peserta kelas III mandiri yang menunggak iuran lantaran kesulitan untuk membayar.

“Kalau vaksin yang digratiskan hanya untuk 32 juta orang berarti ada sekitar 95 juta orang miskin dan tidak mampu yang harus bayar sendiri atau masuk skema vaksin mandiri, dengan pola semacam ini program Covid-19 tidak akan tepat sasaran,” jelasnya.

Yahya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab, terdapat pula sekitar 37% masyarakat yang masih menolak untuk divaksinasi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini