JAKARTA - Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta menyebut pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa yang menanyakan fungsi pembuatan Laskar Khusus Front Pembela Islam (FPI) merupakan hal yang wajar. Menurut Stanislaus, itu sudah menjadi tugas dari DPR selaku perwakilan rakyat.
"Kalau dari pertanyaan itu merupakan hak dari anggota DPR untuk bertanya itu. Saya kira wajar ya kalau ada komponen masyarakat menggunakan atribut atau nama-nama yang mirip dengan militer itu ditanyakan fungsinya," kata Stanislaus ketika dihubungi, Jumat (11/12/2020).
Dia menuturkan, seharusnya pihak FPI bisa langsung menjelaskan saja apa tujuan dan fungsi dari laskar khusus tersebut. Apalagi, sambungnya, tugas-tugas laskar tersebut belum diketahui.
"Dijelaskan saja, karena kan fungsi anggota DPR untuk itu. Kalau dilihat dari berbagai aktivitas organisasi yang disebut itu (LPI) mengarah kepada kegiatan yang bisa mengundang tanya," tuturnya.
Akan tetapi, dengan adanya Laskar Khusus FPI dapat dijadikan sebagai alat introspeksi diri untuk aparat keamanan. Menurutnya, yang menjadi pertanyaan besar apakah masyarakat sendiri tidak merasa aman dengan kehadiran para aparat.
"Ya walaupun mungkin itu hak organisasi untuk membuat fungsi seperti laskar. Tetapu ini menjadi koreksi atau intropspeksi untuk negara juga, munculnya laskar itu berarti kan ada sesuatu," ungkapnya.
"Apakah masyarakat merasa kurang dengan hadirnya aparat keamanan sehingga muncul seperti itu. Apakah mereka tidak percaya dengan aparat keamanan? Apakah mereka merasa terancam? Apakah mereka punya tujuan tertentu?," katanya melanjutkan.
Baca Juga : Jadi Tersangka, Habib Rizieq Tetap Tenang
Dia menuturkan, di kondisi saat ini, seharusnya masyarakat tidak terpancing dan cenderung tenang. Menurutnya, percayakan saja apa yang dilakukan oleh aparat keamanan.
"Sekarang paling bagus itu orang-orang cooling down saja. Percayakan kepada aparat keamanan, mereka adalah instrumen negara yang mempunyai kewenangan resmi untuk mengatur keaman, percayakan kepada mereka," ujarnya.
Dia menjelaskan, tindakan aparat keamanan yang menurunkan kendaraan tempur (Ranpur) dan kendaraan taktis (Rantis) di beberapa kesempatan merupakan tindakan yang sudah diperhitungkan. Itu menjadi bukti bahwa telah hadir.
"Ketika terjadi huru hara negara harus hadir dgn pasukan PHH. Memang kehadiran negara harus disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan ancaman yang ada. Kalau melihat pasukan yang muncul, berarti kan memang pemegang tanggungjawab keamanan ini sudah melihat sesuatu yang perlu dilakukan dan kekuatan lebih dari kekuatan biasa," katanya.
"Itu analisis mereka dan harus kita hargai. Tentunya kan sudah melalui pertimbangan yang sangat matang," ucapnya.
