KPK Tahan Johan Anwar, Cawabup yang Unggul di Pilkada OKU

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 10 Desember 2020 17:09 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 10 337 2325331 kpk-tahan-johan-anwar-cawabup-yang-unggul-di-pilkada-oku-5Ikc5TsC33.png Foto: dok Okezone

JAKARTA - Johan Anwar (JA), Calon Wakil Bupati OKU, Sumatra Selatan (Sumsel) yang unggul sementara di Pilkada OKU ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Johan ditahan untuk 20 hari ke depan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah pemakaman umum TPU 2013.

KPK dalam pernyataan resmi mengatakan, hari ini (10/12/2020) dilaksanakan penyerahan tersangka Johan Anuar dan barang bukti dari Tim Penyidik KPK kepada Tim JPU KPK.

(Baca juga: 6 Laskar FPI Ditembak, Orangtua Berdatangan Jemput Pulang Santri Pesantren Habib Rizieq)

“Tersangka JA dilakukan penahanan Rutan oleh Penuntut Umum KPK selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 di Rutan Polres Jakarta Pusat,” ujar Plt Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri dalam siaran pers kepada media, Kamis (10/12/2020).

Perkara ini adalah salah satu bentuk koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK bersama dengan Polda Sumatera Selatan dimana sebelumnya pada tanggal 24 Juli 2020, perkara dimaksud telah diambil alih penanganannya oleh KPK.

Sebelumnya JA telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Selatan dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasana Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Diketahui, JA yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU sejak tahun 2012 telah menyiapkan lahan yang akan ditawarkan ke Pemkab OKU untuk kebutuhan TPU dengan menugaskan Nazirman dan Hidirman untuk membeli lahan dari berbagai pemilik tanah dan nantinya tanah-tanah terssebut diatasnamakan Hidirman.

JA juga diduga telah mentransfer uang sebesar Rp1 Miliar kepada Nazirman sebagai cicilan transaksi jual beli tanah untuk merekayasa peralihan hak atas tanah tersebut sehingga nantinya harga NJOP-nya yang digunakan adalah harga tertinggi.

Untuk memperlancar proses tersebut, JA menugaskan Wibisono (Kadinsosnakertrans Kab. OKU) menandatangani proposal kebutuhan tanah TPU untuk diusulkan ke APBD TA 2013.

Ditahun 2013, JA mengusulkan anggaran TPU dalam APBD Kabupaten OKU TA 2013 yang memang tidak dianggarkan sebelumnya

Selain itu, JA diduga aktif melakukan survey langsung ke lokasi TPU dan menyiapkan semua keperluan pembelian dan pembebasan lahan dengan perantaraan Hidirman (orang kepercayaan JA).

Dalam proses pembayarannya tanah TPU tersebut senilai Rp5,7 miliar menggunakan rekening Bank an. Hidirman yang adalah atas perintah JA.

 (Baca juga: Viral Fotografer Cabul Candid Penumpang Wanita di KRL)

Proses pengadaan tanah TPU tersebut sejak perencanaan sampai penyerahan hasil pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK RI, diduga telah terjadi kerugian keuangan negara senilai Rp5,7 miliar.

(don)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini