Terima Rp1,5 Miliar, Edy Nasution Gunakan untuk Turnamen Tenis MA

Sabir Laluhu, Koran SI · Kamis 10 Desember 2020 13:44 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 10 337 2325143 terima-rp1-5-miliar-edy-nasution-gunakan-untuk-turnamen-tenis-ma-WSVwnu8qIn.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memastikan ada dua pertimbangan utama dengan empat pertimbangannya turunan menolak peninjauan kembali (PK) terpidana Edy Nasution. Satu di antaranya uang Rp1,5 miliar diterima Edy terbukti untuk turnamen tenis MA di Bali.

Saat perkara pertama kali ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jabatan Edy Nasution adalah Panitera/Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Perkara di tahap PK ditangani dan diadili oleh majelis hakim agung PK yang dipimpin langsung oleh Ketua Kamar Pidana MA Suhadi dengan anggota Krisna Harahap dan Maruap Dohmatiga Pasaribu.

Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada Kamis, 17 Oktober 2019 tiga majelis. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri dua hakim anggota serta Maruli Tumpal Sirait sebagai panitera pengganti. JPU pada KPK dan terpidana Edy Nasution tidak hadir saat pengucapan putusan. Salinan putusan diteken pada Rabu, 25 Maret 2020.

Majelis hakim agung PK menyatakan, Mahkamah Agung berpendapat dua hal sebagai dua pertimbangan utama menolak permohonan PK yang diajukan oleh terpidana Edy Nasution selaku Panitera/Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Pertama, alasan peninjauan kembali pemohon PK atau terpidana Edy Nasution mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris atau putusan kasasi MA Nomor: 1353 K/Pid.Sus/2017 bertanggal 16 Agustus 2017 tidak dapat dibenarkan.

Menurut majelis hakim agung PK, putusan judex juris yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan tidak salah menerapkan hukum.

Majelis hakim agung PK menegaskan, pada pertimbangan utama pertama terdapat empat pertimbangan turunan. Satu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti perbuatan terpidana Edy Nasution sebagai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) telah membantu perusahaan di bawah Lippo Group melalui tiga orang.

Masing-masing yakni Wresti Kristian Hesti Susetyowati selaku pegawai bagian legal PT Artha Pratama Anugerah dan mantan terpidana Doddy Aryanto Supeno selaku pegawai PT Artha Pratama Anugerah atas perintah terpidana mantan Presiden Komisaris Lippo Group sekaligus mantan Chairman PT Paramount Enterprise International‎ Eddy Sindoro.

Baca Juga : Habib Rizieq Dipanggil Polda Jabar, FPI : Nanti Berkabar Lagi

Baca Juga : Ditetapkan Tersangka, Habib Rizieq Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

Bantuan tersebut terbukti untuk menyelesaikan persoalan hukum di PN Jakpus terkait beberapa perkara. Pertama, masalah permohonan eksekusi terkait permohonan eksekusi dari ahli waris Tan Hok Tjioe berdasarkan putusan Raad Van Justitie Nomor 2323/1937 tertanggal 12 Juli 1940 atas tanah di BSD Tangerang yang saat ini dalam penguasaan PT Jakarta Baru Cosmopolitan (JBC).

Kedua, aanmaning dari Kwang Yang Motor Co Ltd (PT KYMCO) kepada PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) agar PT MTP memenuhi isi dan bunyi putusan Arbitrase Internasional yang dijatuhkan Lembaga Arbitrase di Singapura yakni Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Ketiga, keterlambatan dalam mengajukan upaya hukum PK dari PT Acros Asia Limited (PT AAL).

Atas bantuan terpidana Edy menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, terpidana meminta dan menerima sejumlah uang suap melalui Doddy Aryanto Supeno yaitu sebesar Rp50 juta, Rp100 juta, dan USD50.000.

Dua, terpidana Edy juga terbukti telah menerima uang gratifikasi dari para pencari keadilan sebagai imbalan dalam membuat dan mengurus gugatan, membuat memori kasasi, dan mengajukan permohonan yaitu sejumlah Rp10.350.000, USD70.000, dan SGD9.852.

"Bahwa selain itu juga Terpidana juga meminta uang yang kepada Wresti Kristian Hesti Susetyowati untuk biaya turnamen tenis di Bali sebesar Rp3 miliar, tetapi setelah tawar menawar diberikan kepada Terpidana sebesar Rp1,5 miliar," tegas majelis hakim agung PK dalam pertimbangan putusan, sebagaimana dikutip KORAN SINDO dan MNC News Portal, di Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Empat, majelis hakim agung PK melanjutkan, demikian juga mengenai putusan judex juris yang memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana dengan pidana penjara yang lebih tinggi. Judex Juris telah memberikan alasan yang cukup yaitu terpidana Edy Nasution selaku Panitera PN Jakpus seharusnya dapat memberikan contoh yang baik. Tetapi sebaliknya, terpidana dengan menggunakan kekuasaannya dengan cara melawan hukum meminta dan menerima uang dari pencari keadilan.

"Dan perbuatan terpidana tersebut telah mencoreng nama baik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai barometer peradilan di seluruh Indonesia sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terpidana tersebut sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya," ujar majelis hakim agung PK.

Pertimbangan utama kedua, terhadap bukti PK-1 sampai dengan PK-9 yang diajukan oleh terpidana hanya bersifat menunjukkan perbedaan penjatuhan pidana pada perkara yang berbeda dan bukan dalam perkara yang sama dengan terpidana. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan putusan. Pasalnya masing-masing majelis dalam perkara yang berbeda tentu memiliki otoritas dan kemandirian dalam menjatuhkan pidana.

"Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku," bunyi bagian akhir pertimbangan putusan PK.

Sebelumnya di tahap Pengadilan Tipikor Jakarta, majelis hakim menilai penerima Rp1,5 miliar oleh Edy Nasution untuk turnamen tenis di Bali tidak terbukti. Hal ini juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tapi berdasarkan fakta-fakta persidangan maupun tuntutan JPU sebelumnya dan keterangan para saksi dalam salinan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap bahwa uang Rp1,5 miliar memang untuk turnamen tenis Mahkamah Agung (MA) yang diselenggarakan di Bali pada 2015.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini