KAMI Minta Presiden Jokowi Cabut Kepres soal Hari Lahir Pancasila

Khafid Mardiyansyah, Okezone · Senin 07 Desember 2020 08:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 07 337 2322886 kami-minta-presiden-jokowi-cabut-kepres-soal-hari-lahir-pancasila-cldOR5qCTE.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Pulau Jawa mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut Kepres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945.

Desakan itu merupakan hasil pertemuan KAMI Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan DKI Jakarta di Bandung.

KAMI juga meminta Presdien Joko Widodo untuk mencabut Undang-Undang yang dianggap sarat kepentingan seperti UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba, UU 2/2020 dan pencabutan Rancangan UU HIP dari prolegnas.

"Hentikan kriminalisasi terhadap oposisi dan jadikan kawan diskusi dengan akal sehat untuk mengatasi krisis kebangsaan dan kiblat negara yang sudah melenceng / menyeleweng dari cita para pendiri bangsa," jelas maklumat KAMI se-Jawa dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Senin (7/12/2020).

KAMI juga meminta pemerintah untuk memerbaiki semua kebijakan dalam mengelola negara yang dianggap dilakukan secara amatiran dan "ugal ugalan" yang hanya untuk kepentingan politik kekuasaan dan indikasi kuat hanya karena pesanan politik dr kekuatan luar.

"Hentikan dalam melaksanakan/menerapkan disiplin protokol Covid 19 sebagai alat politik Pemerintah untuk mengkriminalisasi, menangkap dan memenjarakan siapapun yang dianggap sebagai lawan pemerintah," jelasnya.

Selain itu, KAMI juga meminta pemerintah untuk menghentikan utang negara ke Luar Negeri yang hanya akan menyengsarakan anak cucu kita dan hidupkan potensi ekonomi riil rakyat .

"Keluarkan semua tahanan Politik tanpa syarat untuk membuka kembali dialog kebangsaan dengan akal sehat," jelas maklumat tersebut.

"Secara khusus hentikan konfrontasi pemerintah dengan umat Islam, kriminalisasi dan mengadu domba, dan keinginan melemahkan umat Islam pemilik saham terbesar pendirinya bangsa dan negara ini.. ciptakan kerukunan dan ketenangan Umat Islam dan umat Islam dengan pemerintah," demikian tertulis.

KAMI kembali menegaskan negara harus segera kembali ke Konstitusi jati diri bangsa ke UUD 45 Tanggal 18 Agustus 1945 yang dikuatkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

"Hanya dengan jalan itu kita masih punya harapan menjadi bangsa yang merdeka , berdaulat, adil dan makmur," jelasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini