Jabatan Mentereng Para Pejabat Pembancak Dana Bansos

Sabir Laluhu, Koran SI · Minggu 06 Desember 2020 14:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 06 337 2322639 jabatan-mentereng-para-pejabat-pembancak-dana-bansos-dzr43fKwMR.jpg Foto: Sindonews

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukan tajinya. Setelah sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo, KPK kembali menetapkan tersangka korupsi yang melibatkan menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

(Baca juga: Menteri Juliari Tersangka Korupsi Bansos, Jokowi: Itu Uang Rakyat!)

KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial dan dua orang pihak swasta sebagai tersangka suap pengadaaan bansos sembako Covid-19 tahun 2020.

Secara utuh nama empat tersangka dan jabatan atau pekerjaan, selain Juliari Peter Batubara, yang disebutkan KPK yakni Matheus Joko Santoso selaku PPK Kemensos, Adi Wahyono selaku PPK Kemensos, Ardian IM dari pihak swasta, dan Harry Sidabukke dari pihak swasta.

Juliari, Matheus, Adi, Ardian, dan Harry disangkakan dalam kasus dugaan suap pengadaaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Total suap yang ditransmisikan sebesar Rp17 miliar.

Dari angka suap tersebut, sejumlah sekitar Rp14, 5 miliar dalam pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing yang simpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil disita KPK saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bandung dan Jakarta, Sabtu (5/12/2020) dini hari.

KPK menemukan fakta bahwa selain selaku PPK Kemensos ternyata Matheus Joko Santoso juga merupakan pemilik PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). PT RPI, Ardian IM dan Harry Sabukke merupakan rekanan/vendor yang menyuplai pelaksanaan paket bansos sembako Covid-19 yang diadakan Kemensos tahun 2020.

MNC News Portal melakukan penelusuran lanjutan terkait dengan profil Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono berdasarkan lansiran resmi website kemensos.

Di laman resmi Kemensos, Matheus Joko Santoso tercatat memiliki jabatan struktural yakni Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (Ditjen Linjansos). Matheus dilantik untu jabatan itu pada Januari 2018 oleh Mensos.

Selain itu, Matheus pun menjadi anggota Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Kemensos dengan asal unit kerja yakni Sekretariat Ditjen Linjansos. Jabatan ini tertera dalam salinan Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 23/HUK/2020 tentang "Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Kementerian Sosial". Beleid ini ditekan Juliari Peter Batubara selaku Mensos pada 31 Januari 2020.

Sedangkan Adi Wahyono, jabatan strukturalnya adalah Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos Adi Wahyono. Adi juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Ditjen Linjansos Kemensos kurun April hingga awal Oktober 2020. Posisi Adi digantikan oleh Sunarti sebaga Direktur PSKBS defenitif.

Selaku Plt Direktur PSKBS, Adi beberapa kali pernah mendampingi Juliari Peter Batubara dan/atau Dirjen Limjansos Pepen Nazaruddin saat pembagian paket bansos sembako ke warga di sejumlah daerah.

Berdasarkan sejumlah Peraturan Menteri Sosial (Permensos) dan Kepmensos, untuk posisi PPK di lingkungan Kemenag, tertuang bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

PPK bertugas menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana, membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dan menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, hingga menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Kelima tersangka itu yakni, Mensos Juliari P Batubara. Kemudian, PPK Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono serta dua pihak swasta pemberi suap yakni Ardian IM (AIM), Harry Sidabuke (HS).

Atas perbuatannya, tersangka Matheus Joko Santoso, dan inisial AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, tersangka Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan para tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini