Polri Tegaskan Kasus Cagub Mulyadi Murni Tindak Pidana Pemilu

Muhamad Rizky, Okezone · Sabtu 05 Desember 2020 17:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 05 337 2322325 polri-tegaskan-kasus-cagub-mulyadi-murni-tindak-pidana-pemilu-z93AF45Fcz.jpg Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono (foto: Sindo)

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menegaskan, kasus calon gubernur (Cagub) Sumatera Barat Mulyadi murni dugaan tindak pidana pemilu. 

Menurut Argo, kasus tersebut ditangani oleh sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.

“Setalah melalui kajian Bawaslu penyelidikan Kepolisian yang didampingi Kejaksaan melalui sentra Gakkumdu, akhirnya sepakat perkara dugaan pidana pelanggaran kampanye ini direkomendasikan untuk diteruskan ke penyidik,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga:

Ini Penampakan Surat Penetapan Tersangka untuk Cagub Sumbar Mulyadi

Mahfud MD : Pelanggaran Kampanye Pilkada 2020 Hanya 2,2%

Pilkada 2020, Mendagri Tegaskan Tak Boleh Ada Kampanye saat Masa Tenang

Argo meluruskan perihal Surat Telegram TR Kapolri nomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020 terkait dengan penundaan proses hukum terhadap Calon Kepala Daerah (Cakada) yang menjadi peserta Pilkada 2020.

Menurutnya, hal itu berlaku bagi penegakan hukum pidana murni, bukan pemilihan umum atau Pemilu.

“Sementara pak M, atas dugaan tindak pidana pemilhan. Bukan tindak pidana biasa,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemilu karena melakukan kampanye diluar jadwal.

Mulyadi dijerat Pasal 187 Ayat (1) UU No 6/2020 dengan hukuman paling sedikit 15 hari penjara dan banyak 3 bulan serta denda paling banyak Rp1 juta.

Mulanya Mulyadi dilaporkan pada Kamis 12 November 2020 lalu karena hadir dalam tayangan program Coffe Break di salah satu TV nasional sebagai narasumber dan konten atau isi tayangan tersebut dinilai mengandung muatan kampanye.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2020 junto Keputusan KPU Sumbar 31/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal, Kampanye Media Massa Cetak dan Elektronik dapat mulai dilaksanakan pada tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember 2020.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini