JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara meminta kepada PT Pos Indonesia untuk berangkat kerja lebih pagi dan buka lebih malam.
Selain itu, Mensos menginstruksikan PT Pos untuk memperbanyak loket sehingga lebih banyak KPM terlayani, membuka layanan ke komunitas (kantor desa/kelurahan, sekolah, dan lain-lain); dan jemput bola ke rumah KPM yang lansia dan sakit.
Juliari sendiri memastikan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tetap akan berjalan di 2021. Pasalnya, pemerintah melihat dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda.
"Bantuan sosial tunai kita akan jalankan di bulan Januari 2021. Namun saat ini memang masih kita anggarkan dari Januri ke Juni saja," ujar Juliari.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, penyaluran BST masih terus berjalan hingga Desember 2020. Dari total anggaran Rp32,4 triliun, realisasi bansos jenis ini telah mencapai Rp25,8 triliun. Ia pun optimis penyerapan anggarannya memenuhi target 100 persen.
"Insya Allah ini tidak akan menemukan kendala untuk peneyrapan 100 persen," jelas Juliari.
Sementara itu, sejumlah bansos reguler lain akan terus disalurkan pada 2021 mendatang, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Untuk yang reguler (PKH-BPNT) (disalurkan) tentunya sepanjang tahun, Januari -Desember 2021 dengan indeks dan target yang sama," jelas Juliari.
Juliari mengakui, sejalan dengan kebijakan nasional dalam penanganan Covid-19, pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran kepada Kemensos yang terus meningkat.
“Dari anggaran Kemensos Tahun Anggaran 2020 semula Rp62,76 triliun, mengalami penambahan menjadi Rp104,4 triliun dan kemudian Rp124,76 triliun. Dan, terakhir mendapat penambahan menjadi Rp134,008 triliun,” katanya.
Dengan tekad untuk menegakkan good governance, anggaran yang terus meningkat itu, menurut Juliari, segera dibarengi dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, akuntabel dan transparan.
“Dalam Laporan Keuangan Kemensos Tahun Anggaran 2019, Kemensos mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah predikat WTP ke-4 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Mensos.
