Benny Wenda Deklarasi Kemerdekaan Papua, Bamsoet: Tidak Sesuai Hukum Internasional

Dita Angga R, Sindonews · Kamis 03 Desember 2020 15:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 03 337 2320981 benny-wenda-deklarasi-kemerdekaan-papua-bamsoet-tidak-sesuai-hukum-internasional-qYzlxqs16a.jpg Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa deklarasi yang dilakukan oleh Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda adalah tindakan sepihak. Di mana menurutnya bertentangan dengan hukum internasional.

“Pernyataan pimpinan kelompok separatis Papua Benny Wenda baru-baru ini tentang deklarasi pembentukan pemerintah negara Papua, kita semua sama-sama tahu bahwa itu hanya sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Termasuk peraturan konstitusi dan undang-undang Indonesia sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Papua,” katanya saat konferensi pers, Kamis (3/12/2020).

Dia mengatakan MPR meminta pemerintah melalui menteri luar negeri untuk memanggil Duta Besar Inggris. Seperti diketahui Benny Wenda dikabarkan telah mendapatkan permanent residence dari pemerintah Inggris.

“MPR berpandangan penting dalam hal ini pemerintah melalui menteri luar negeri memanggil duta besar Inggris untuk meminta penjelasan mengenai posisi pemerintah Inggris terkait kegiatan kelompok separatis Papua Benny Wenda sesuai dengan hukum internasional yang berlaku,” ungkapnya.

Baca Juga : Benny Wenda Tak Punya Kewenangan Deklarasi Kemerdekaan Papua

Tak hanya itu, Bamsoet juga meminta agar Indonesia menyampaikan nota diplomatik terkait posisi Indonesia secara tegas mengenai Papua.

“Menyampaikan nota diplomatik posisi Indonesia yang tegas soal Papua baik kepada pemerintahan Inggris maupun negara-negara pasifik yang mendukung gerakan separatis. Termasuk Vanuatu,” pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini