Gubernur Lemhannas: Massa Pengepung Rumah Ibu Mahfud MD Bisa Dipidana, jika...

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 03 Desember 2020 14:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 03 337 2320895 gubernur-lemhannas-massa-pengepung-rumah-ibu-mahfud-md-bisa-dipidana-jika-QYuEkPo3iM.jpg Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. (Foto: Okezone.com/Fahreza R)

JAKARTA - Sejumlah massa mengepung rumah Ibu Menko Polhukam Mahfud MD, di Jalan Dirgahayu, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, pada 1 Desember 2020. 

Ketika aksi geruduk berlangsung, ibunda Mahfud yang berusia 90 tahun baru saja menyelesaikan ibadah Sholat Zuhur dan beristirahat. Tindakan dari oknum massa tersebut lantas menuai kecaman.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut, massa yang menggeruduk rumah ibunda Mahfud bisa ditindak secara hukum. Namun hal itu tergantung pada penyidik, apakah ditemukan pelanggaran atau tidak.

"Ya semua itu kan ada dalam peraturan UU, dalam KUHP apa yang boleh dan apa yang tidak boleh oleh warga negara. Yang tidak boleh itu berarti melanggar, oleh karena itu terbuka bagi tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum," ujar Agus di Gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Hendropriyono Wanti-Wanti Massa Pengepung Rumah Ibu Mahfud MD: Itu Berbahaya!

Agus mempersilakan aparat penegak hukum menilai, apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sekelompok massa tersebut. Jika terbukti ada, maka itu harus ditindak.

"Iya itu silakan aparat penegak hukum nanti yang akan menilai, adakah peraturan perundang-undangan itu yang dilanggar. Apabila ada, maka itu akan ditindak. Jadi semua itu ada prosesnya, tidak menurut selera perseorangan, tetapi sekali lagi bahwa ketertiban penegakan hukum itu dua arah," jelasnya.

"Arah dari warga negara masyarakat itu juga menjamin bahwa diri kita patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sisi negara melalui aparat penegak hukum itu melaksanakan tugasnya untuk menjamin bahwa aturan perundang-undangan yang sebetulnya itu juga itu hasil kesepakatan bersama itu untuk ditegakkan," tutupnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini