Kejagung Tetapkan Eks Dirut BTN Maryono Tersangka TPPU

Erfan Maaruf, iNews · Kamis 03 Desember 2020 08:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 03 337 2320677 kejagung-tetapkan-eks-dirut-bank-btn-maryono-tersangka-tppu-j4J2TDZbwY.jpg Gedung Kejagung (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) H Maryono ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi atau suap.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, Febri Ardiansyah mengatakan, dari lima orang tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan dalam kasus tindak pidan korupsi, baru H Maryono yang ditetapkan sebagai tersangka baru kasus TPPU.

"Penambahan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Maryono sudah. Menemukan tersangka lain yang belum," kata Hari di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: Kejagung Segera Gelar Perkara Kasus Korupsi BTN Terkait TPPU

Selain H Maryono, dalam kasus tipikor Kejagung telah menetapkan tersangka lain di antaranya Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri Yunan Anwar, menantu dari Maryono, Widi Kusuma Purwanto, Komisaris PT Titanium Property, Ichsan Hasan dan Komisaris Utama PT Pelangi Putra Mandiri, Ghofir Effendy. Saat ini kasus tersebut masih terus berjalan dan belum dapat menetapkan tersangka baru.

"Belum ada (tersangka baru)," jelasnya.

Jampidsus Kejagung Ali Mukartono sebelumnya berjanji akan segera melakukan gelar perkara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa grafitikasi pemberian kredit BTN. Gelar perkara akan mencari bukti kuat adanya TPPU.

Maryono ditetapkan tersangka atas kasus gratifikasi atau suap oleh PT Pelangi Putra Mandiri tahun 2014 dan PT Titanium Properti pada 2013.

Baca Juga:  Kejagung Tetapkan Mantan Dirut BTN Sebagai Tersangka dan Langsung Ditahan 

Maryono dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 5 Ayat (2) jo Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dibuah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Timdak Pidanan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini