Hakim Cecar Brigjen Prasetijo Utomo soal Pencabutan BAP

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 01 Desember 2020 19:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 01 337 2319792 hakim-cecar-brigjen-prasetijo-utomo-soal-pencabutan-bap-7iRKpZhxse.jpg Brigjen Prasetyo Utomo (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Damis mencecar Brigjen Prasetijo Utomo soal pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebut adanya aliran uang 50 ribu dolar AS dari terdakwa Tommy Sumardi untuk Irjen Napoleon Bonaparte.

Brigjen Prasetijo Utomo dicecar hakim saat bersaksi di sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengurusan penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) dari daftar red notice Polri, untuk terdakwa Tommy Sumardi, hari ini.

Awalnya, salah satu kuasa hukum Tommy Sumardi bertanya kepada Prasetijo soal keterangannya dalam BAP yang menyebut ada penyerahan uang sebesar 50 ribu dolar AS dari Tommy untuk Irjen Napoleon Bonaparte. Kuasa hukum Tommy memperjelas maksud Prasetijo yang ingin mencabut BAP tersebut.

"BAP saksi yang mengatakan saya tidak tahu tentang hal tersebut, yang saya tahu Tommy Sumardi menyerahkan uang kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebesar USD 50 ribu. Apa keterangan saudara ini mau saudara cabut?" tanya tim kuasa hukum Tommy Sumardi di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2020).

Prasetijo mengamininya. Ia menyatakan mencabut keterangan yang ada dalam BAP soal penyerahan uang sebesar 50 ribu dolar AS dari Tommy untuk Irjen Napoleon Bonaparte "Saya cabut," singkat Prasetijo.

Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis langsung mencecar Prasetijo dan mepertanyakan alasannya memcabut BAP. "Kenapa saudara cabut?," tanya Hakim Damis.

Prasetijo berdalih lupa saat memberi keterangan dalam BAP tersebut. Ia mengklaim baru menyadari bahwa tidak ada kejadian penyerahan uang tersebut setelah melihat rekaman CCTV dan melakukan rekonstruksi.

"Pertama saya lupa. Kedua, setelah saya lihat CCTV, dan saya lakukan rekonstruksi saya tidak pernah sama-sama dengan terdakwa (Tommy Sumardi), sehingga keterangan tersebut tidak benar," jelasnya.

Prasetijo juga berdalih saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dirinya sedang tidak sehat. Ia pun menekankan bahwa kondisinya saat itu memang sedang tidak stabil. "Jadi yang mulia, saat itu kondisi saya sedang tidak stabil yang mulia," ujar Prasetijo.

Baca Juga : KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Asuransi Jasindo

Tak hanya BAP terkait penerimaan uang oleh Irjen Napoleon, Brigjen Prasetijo juga mencabut BAP soal dia mengetahui penyerahan uang oleh Tommy Sumardi ke Irjen Napoleon. Prasetijo kembali mengklaim tidak ingat.

"Mohon izin saya jelaskan, jadi saat itu saya lupa kondisinya. Setelah diperlihatkan CCTV, kemudian melakukan rekon, semuanya itu nggak ada. Jadi saya nyatakan hal ini nggak benar," jawab Prasetijo.

Sekadar informasi, Pengusaha Tommy Sumardi didakwa turut membantu terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) menyuap dua jenderal polisi. Dua jenderal polisi itu yakni, Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, serta Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri.

Tommy Sumardi diduga menjadi perantara suap dari Djoko Tjandra untuk Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo. Suap itu sengaja diberikan agar dua jenderal polisi tersebut bisa mengupayakan untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).

Dalam surat dakwaan Jaksa, Irjen Napoleon Bonaparte disebut menerima uang sebesar 200 ribu dolar Singapura dan 270 ribu dolar Amerika Serikat. Sementara Brigjen Prasetyo, disebut turut menerima uang senilai 150 ribu dolar Amerika. Uang itu berasal dari Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra diduga menyuap dua jenderal polisi tersebut untuk mengupayakan namanya dihapus dari DPO yang dicatatkan di Ditjen Imigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.

Adapun, surat yang diterbitkan yaitu surat dengan nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020; surat nomor : B/1030/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020; dan surat nomor : B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tgl 05 Mei 2020.

Atas dasar penerbitan surat tersebut, pihak Imigrasi kemudian melakukan penghapusan status DPO atasnama Joko Soegiarto Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistim Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal itulah yang kemudian membuat Djoko Tjandra bebas keluar-masuk Indonesia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini