Jelang Pencoblosan, Bawaslu Harmonisasikan 2 Rancangan Peraturan

Felldy Utama, iNews · Selasa 01 Desember 2020 14:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 01 337 2319529 jelang-pencoblosan-bawaslu-harmonisasikan-2-rancangan-peraturan-A4EmMY8iYj.jpg Anggota Bawaslu Fritz Edward (Foto: Okezone)

JAKARTA - Jelang masa pemungutan dan penghitungan suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah melakukan harmonisasi rancangan dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dua rancangan Perbawaslu tersebut yaitu pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (tungsuara) serta Perbawaslu pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada 2020.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menyampaikan bahwa jelang pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020, beberapa ringkasan naskah Perbawaslu disampaikan kepada Kemenkumham sebagai upaya mencari keselarasan.

“Bawaslu harus menyampaikan draft peraturan Bawaslu kepada pengawas pemilu dan hari ini lakukan diharmonisasi kepada Kemenkumham,” katanya seperti dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Selasa (1/12/2020).

Baca Juga:  5 Alasan Pilkada 2020 Tak Perlu Ditunda Menurut IPW

Fritz menyebutkan, salah satu masukan terkait rancangan proses penghitungan suara yang akan masuk ke dalam Perbawaslu terutama mengenai nomenklatur perubahan Bawaslu dalam tiap tingkatan.

“Nomenklatur kemarin masih Panwaslu namun sekarang sudah berubah menjadi Bawaslu, seperti Panwaslu Kabupaten/Kota yang berubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, serta untuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) berubah menjadi Panwaslu Kelurahan dan Desa (PKD)," ujarnya

Tak hanya itu, kata dia, nantinya Perbawaslu pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 atas perubahan atas PKPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara terkait pengawasan sirekap.

“Terkait sirekap akan dilakukan penyesuaian ulang, karena ada beberapa kendala terutama persoalan jaringan internet,” ujar Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu itu.

Baca Juga:  Pilkada Tangsel Kekurangan 1.889 Lembar Surat Suara

Fritz meminta beberapa pengelompokan dari pasal- pasal dalam Perbawaslu lebih dijabarkan agar pengertian dari pasal tersebut lebih mudah membacanya dan segera disosialisasikan.

“Oleh karena itu, kenapa kita pakai kata-kata penggantian bukan perubahan. Saya harap dapat kita selesaikan hari ini dan selanjutnya dapat kami sosialisasikan,” pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini