Pemanggilan Habib Rizieq, Pengacara FPI Nilai Polisi Tak Independen

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Senin 30 November 2020 07:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 30 337 2318496 pemanggilan-habib-rizieq-pengacara-fpi-nilai-polisi-tak-independen-VDhRYGQUJS.jpg Pimpinan FPI, Habib Rizieq (foto: Dok Okezone.com)

JAKARTA - Pengacara Front Pembela Islam (FPI), Ichwan Tuankotta menyebut pemanggilan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, karena kerumunan sebagai bentuk tidak independennya kepolisian dalam penegakan hukum.

"Inilah bentuk tidak independennya kepolisian dalam melihat tindak pidana," kata Ichwan saat dihubungi Okezone, Senin (30/11/2020).

Baca juga:

Polda Metro Resmi Panggil Habib Rizieq Selasa, Ini Penampakan Suratnya

 Polda Metro Serahkan Surat Panggilan Habib Rizieq ke Keluarga

Dia pun menyinggung bahwa kerumunan tidak hanya terjadi di Bandara Soetta, dan Petamburan. Namun, kata dia, kerumunan sudah terjadi di sejumlah daerah saat berlangsungnya tahapan pendaftaran adalah Pilkada serentak 2020.

"Yang jelas kerumunan tidak hanya terjadi di bandara saat penjemputan HRS, atau pada saat acara Maulid Nabi di Petamburan. Banyak kejadian di berbagai tempat. Termasuk pendaftaran pilkada di Solo anak Priseden juga malanggar itu," ujarnya.

Ichwan pun menanyakan penyebab polisi tidak menindak berbagai kerumunan tersebut. Menurut dia, Polri bisa dianggap tebang pilih dalam penegakan hukum di Tanah Air.

"Tapi mana proses hukumnya? Atau pada saat pilkada jadi ini jelas jelas tebang pilih. Dan tidak menjujung asas equality before the law," tandasnya.

 

Sebagaimana diketahui, Habib Rizieq dan mantunya Habib Hanif Alatas telah mendapatkan surat pemanggilan yang dikirimkan Kasubditkamneg Dirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Randra Ramadansyah.

Adapun penyidikan polisi ini terkait terjadinya dugaan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan.

Atau supaya jangan mau menuruti peraturan undang-undangan atau perintah yang sah sesuai undang undang darurat atau karantina kesehatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 160 KUHP dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini