Menteri KKP Diyakini Tetap Diisi Gerindra Sesuai Komitmen Rekonsiliasi Pilpres

Muhamad Rizky, Okezone · Sabtu 28 November 2020 06:32 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 28 337 2317738 menteri-kkp-diyakini-tetap-diisi-gerindra-sesuai-komitmen-rekonsiliasi-pilpres-LNtd8dXLGI.jpg Edhy Prabowo. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin meyakini posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap diisi oleh kader Partai Gerindra

Seperti diketahui, Menteri KKP Edhy Prabowo telah mengundurkan diri dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sepertinya akan ke Gerindra lagi," kata Ujang saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu (28/11/2020). 

Ujang menjelaskan, Partai Gerindra memiliki kesepakatan politik antara Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi, sebelum bergabung ke dalam koalisi. Salah satunya soal posisi Menteri KKP.

"Karena terkait rekonsiliasi Pilpres, di mana Gerindra dapat dua jatah kursi. Menhan dan Menteri KKP. Itu kesepakatan dan konstruksi rekonsiliasinya," tutur Ujang. 

Meski begitu kata Ujang, bisa juga partai lain berupaya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, termasuk dari kalangan profesional. Akan tetapi, hal itu akan melanggar komitmen.

Baca juga: Gerindra Minta Maaf ke Jokowi dan Masyarakat Terkait Kasus Edhy Prabowo

"Kecuali komitmen rekonsiliasi dilanggar Jokowi. Jika menteri KKP diberikan tidak ke Gerindra lagi, maka perang dingin akan segera dimulai antara Jokowi dan Prabowo, akan saling curiga terus, dan akan saling mencari-cari kesalahan masing-masing di antara keduanya," tandasnya. 

Diketahui sebelumnya, Menteri KKP Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya oleh KPK pada Rabu (25/11/2020) lalu.  

Edhy Prabowo diduga menjadi salah satu pihak penyelenggara negara yang menerima uang uang terkait ekspor bayi lobster. Dalam dugaan itu lembaga anti rasuah juga menetapkan enam orang tersangka lainnya. 

Keenam tersangka tersebut meliputi staf khusus Edhy, staf khusus isterinya, dua orang dari pihak swasta dan dua orang yang masih buron. 

Diduga pihak penerima uang memberikan tarif daya angkut untuk ekspor benih lobster sebesar Rp 1.800 per ekor. Uang tersebut diduga digunakan untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar negeri. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini