Apa Kata FPI jika Habib Rizieq Dijerat UU Karantina Kesehatan?

Komaruddin Bagja, Sindonews · Kamis 26 November 2020 20:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 26 337 2316937 apa-kata-fpi-jika-habib-rizieq-dijerat-uu-karantina-kesehatan-DLUqYn4mmi.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Penyidik Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemukan unsur pidana dalam kerumunan massa saat acara Imam Besar FPI Habib Rizieq di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

(Baca juga: Meninggal Terpapar Covid-19, Ketua PA 212 Cilacap Sempat Dikabarkan Jemput Habib Rizieq)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, setelah gelar perkara pada Kamis (26/10) pagi penyidik menemukan adanya tindakan pidana dalam acara Maulid Nabi Muhammad dan akad nikah putri Habib Rizieq Shihab pada 13 November 2020.

Dalam kasus ini ditemukan adanya pelanggaran Pasal 93 Undang-Undang No 06/2018 tentang Karantina Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum FPI Azis Yanuar, maka akan menimbulkan diskriminasi jika Habib Rizieq dijerat dalam pasal tersebut.

"Kalau itu terjadi maka akan ada diskriminasi hukum dan kriminalisasi ulama serta habaib," kata Azis Yanuar saat dihubungi MNC Media, Kamis (26/11/2020).

Ketidakadilan, kata Azis makin terasa saat kerumunan Kampanye Pilkada di berbagai wilayah seperti Solo, Surabaya, Banyumas, Indramayu, Pekalongan, Banjarmasin dan Magelang.

"Bahkan kemarin di Minahasa begitu luar biasa tak ada sama sekali tindakan hukum apapun. Begitu juga acara penolakan HRS yang juga tidak jaga jarak berlangsung marak di Pekanbaru dan Surabaya serta NTT oleh para pribadi kebal hukum," urainya.

Azis pun heran, Habib Rizieq yang telah membayar denda masih dicari kesalahannya. "Sementara acara yang dihadiri Habib Rizieq yang sudah dijalankan dengan mitigasi serius dan bahkan karena di luar perkiraan akhirnya sudah di sanksi malah dicari kesalahan dan dibuat pidananya," ungkapnya.

"Yang jelas nyata di NTT ancam bunuh sembari merusak baliho gambar beliau adem ayem karena kebal hukum. Ini bukan lagi Rechtstaat tapi obrigkeitstaat," pungkasnya.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini