Kemenag Tak Ingin Penyusunan Naskah Khutbah Jumat Dipandang Paranoid

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 26 November 2020 11:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 26 337 2316509 kemenag-tak-ingin-penyusunan-naskah-khutbah-jumat-dipandang-paranoid-15kMwCNReB.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) tak ingin program penyiapan naskah khutbah Jumat, untuk khatib dipandang paranoid. Pasalnya, materi khutbah yang akan disiapkan itu sifatnya alternatif sehingga tidak ada keharusan menggunakannya.

Staf Khusus Menteri Agama (Menag), Kevin Haikal mengatakan, penyusunan naskah khutbah Jumat semata-mata ditujukan untuk memperkaya khazanah bagi para khatib.

"Bukan menunjukkan ketakutan berlebihan atau paranoid, apalagi dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada para ulama, kyai atau habaib. Penyusunan naskah khutbah ini pun melibatkan mereka, para ulama, kyai, dan habaib,” ujar Kevin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/11/2020).

Baca juga:

Naskah Khutbah Jumat Tidak Harus Digunakan

PBNU Tidak Menolak Naskah Khutbah Jumat yang Disiapkan Kemenag   

Libatkan Ulama, Kemenag Jamin Naskah Khutbah Jumat Berkualitas

Menurut Kevin, naskah khutbah Jumat disusun untuk menjadi referensi tambahan bagi para khatib, utamanya bagi mereka yang membutuhkan. Sifatnya alternatif, sehingga tidak ada keharusan menggunakannya.

Hal ini penting ditegaskan lagi, karena memang ada beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengatur ketat materi ceramah yang disampaikan khatib. Bahkan, teksnya juga disediakan pemerintah setempat.

“Naskah-naskah yang disiapkan Kemenag bukan sesuatu yang mengikat atau wajib dibaca khatib saat khutbah seperti di negara-negara tadi. Menag Fachrul Razi menyatakan kita tidak ingin menerapkan hal seperti itu di Indonesia. Ruang ekspresi para khatib di atas mimbar tidak dibatasi,” tuturnya.

“Kemenag menyiapkan naskah khutbah sebagai opsi jika dibutuhkan, sekaligus guna memperkaya khazanah keislaman utamanya yang berkenaan dengan tema-tema terkait dinamika keberagamaan, sosial, dan persoalan ekonomi umat masa kini,” lanjutnya.

Materi yang disiapkan, menurut Kevin, diproses melalui tahapan kajian yang panjang dengan melibatkan ulama, pakar, praktisi, dan akademisi. Selain merespon perkembangan zaman, materi khutbah juga mengandung pesan wasathiyah atau moderasi beragama. Sumber rujukan yang digunakan juga otoritatif dengan penjelasan yang komprehensif.

“Jadi penilaian bahwa pemerintah paranoid apalagi tidak percaya kepada para ulama jelas tidak berdasar dan mengada-ada. Ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan di masyarakat, jangan sampai di salah tafsirkan,” tegasnya.

“Kemenag membuka diri bagi siapa saja yang ingin memahami lebih jauh tentang program ini untuk bertabayyun atau klarifikasi. Jangan kemudian belum memahami tujuan dari program ini kemudian bicara kepada publik dengan tafsirnya sendiri seolah-olah paham dan mengerti. Padahal, dia salah dalam menerjemahkan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut,” tandasnya.

Kevin menambahkan, gagasan sejenis ini sebelumnya juga digulirkan oleh Bawaslu RI. Saat Pilkada serentak 2018, Bawaslu menyampaikan agar masjid jangan dijadikan sebagai mimbar politik dan diisi dengan muatan-muatan negatif. Khutbah harus diisi dengan sesuatu yang menentramkan. Untuk itu, Bawaslu saat itu mengajak pemuka agama untuk bersama-sama menyusun kurikulum materi khutbah yang jauh dari politik, suku, ras, dan agama.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini