Sebelum Dijebloskan ke Penjara Edhy Prabowo di Tes Covid-19, Ini Hasilnya

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 26 November 2020 10:33 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 26 337 2316439 sebelum-dijebloskan-ke-penjara-edhy-prabowo-di-tes-covid-19-ini-hasilnya-FKqpcKIkjc.jpg Foto: Sindonews

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjalankan tes Covid-19 bersama enam orang lainnya yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur lobster.

(Baca juga: 6 Fakta Iis Rosita Dewi, Anggota DPR Cantik Istri Edhy Prabowo yang Diamankan KPK)

Keenam tersangka lainnya dalam kasus ini adalah Stafsus Menteri KKP, Safri; staf khusus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misata (APM). Kemudian, Pengurus PT ACK, Siswadi (SWD); Staf Istri Menteri KKP, Ainul Faqih (AF); dan Amiril Mukminin (AM). Sementara satu tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT DPP, Suharjito (SJT).

"Sebelum dilakukan penahanan, tersangka EP (Edhy Prabowo) dkk tentunya telah dilakukan prosedur pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh Dokter Poliknik KPK termasuk salah satunya Rapid Test Covid 19 sebagai upaya antisipasi pencegahan penyebaran Covid di lingkungan Rutan KPK," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/10/2020).

"Adapun hasil pemeriksaan tes Covid 19 dari Tsk EP dkk dinyatakan negatif sehingga di lanjutkan dengan proses isolasi mandiri selama 14 hari terlebih dahulu," sambungnya.

(Baca juga: Foto-Foto Eksklusif Penangkapan Edhy Prabowo di Bandara Soetta)

Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 masing-masing bertempat di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk Tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT.

Atas perbuatannya, para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi suap, SJT disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini