Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Akan Mundur sebagai Menteri dan Waketum Gerindra

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 26 November 2020 01:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 26 337 2316269 jadi-tersangka-edhy-prabowo-akan-mundur-sebagai-menteri-dan-waketum-gerindra-dkqafwvq19.jpg Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Edhy Prabowo menyatakan akan mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Hal itu ditegaskan Edhy pasca-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka suap.

"Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya, saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sedang berjalan, saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar," katanya Edhy di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari.

Baca Juga: 16 Orang Turut Diamankan saat OTT Edhy Prabowo, Berikut Daftarnya

Edhy ditetapkan tersangka bersama enam orang lainnya. Mereka adalah Stafsus Menteri KKP, Safri; seorang berinisial APM; Pengurus PT ACK, Siswadi; Staf Istri Menteri KKP, Ainul Faqih; dan AM. Sementara satu tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT DPP, Suharjito.

Mereka menjadi tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi Berupa Penerimaan Hadiah Atau Janji Oleh Penyelenggara Negara Terkait Dengan Perizinan Tambak, Usaha dan Atau Pengelolaan Perikanan Atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

Atas perbuatannya, para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Baca Juga: KPK Resmi Tetapkan Menteri Edhy Prabowo sebagai Tersangka Suap

Sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini