Pandemi Covid Jadi Tantangan Penurunan Angka Stunting

Dita Angga R, Sindonews · Selasa 24 November 2020 13:56 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 24 337 2315186 pandemi-covid-jadi-tantangan-penurunan-angka-stunting-niokGTGb2O.jpg Foto: Illustrasi Sindo

JAKARTA - Staf Khusus Wapres yang juga Sekretaris Eksekutif Ad Interim TNP2K, Bambang Widianto mengatakan, bahwa penurunan kasus stunting dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi. Dimana dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 27,7% pada tahun 2019 atau turun sekitar 3,1%.

Namun menurutnya, masih terdapat berbagai tantangan untuk mewujudkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024.

"Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh program yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau sumber lain dapat secara terintegrasi sampai di wilayah dan keluarga sasaran. Ini tidak akan mudah dilakukan, karenanya setiap lembaga yang terlibat diminta untuk terus bekerja sama agar konvergensi dapat diwujudkan," katanya dikutip dari siaran pers Setwapres, Selasa (24/11/2020).

Baca juga:

Ma'ruf Amin Ingin Program Pencegahan Stunting Antarlembaga Terintegrasi   

Wapres Ma'ruf Minta Kepala Daerah Jadikan Pencegahan Stunting Prioritas Pembangunan


Lalu tantangan selanjutnya adalah terkait pendataan, pemantauan, dan pelaporan. Menurutnya data terkait stunting harus lebih akurat. Selain itu juga harus bisa diupdate secara cepat dari desa hingga pusat.

“Termasuk bagaimana penggunaan dana desa dilaporkan secara cepat dan akurat, melalui Village Score Card oleh Pemerintah Desa kepada kabupaten/kota, lalu dari kabupaten/kota kepada Pemerintah Pusat," imbuhnya.

Bambang menambahkan, bahwa adanya pandemi covid-19 juga memberikan tantangan tersendiri. Salah satunya berdampak pada turunnya jumlah kunjungan ke posyandu. Padahal, menurutnya pencegahan stunting tidak bisa berhenti.

“Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya yang inovatif dari pemerintah daerah untuk memastikan layanan yang diperlukan masyarakat tetap tersedia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terkait hal ini, pemerintah pusat telah menyusun beberapa panduan yang bisa menjadi referensi dalam penyediaan layanan di lapangan," pungkasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini