Hakim Tolak Keberatan Napoleon Bonaparte Terkait Dugaan Suap Djoko Tjandra

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 23 November 2020 13:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 23 337 2314447 hakim-tolak-keberatan-napoleon-bonaparte-terkait-dugaan-suap-djoko-tjandra-y6iJDLNuPh.jpg Irjen Napoleon Bonaparte saat sidang (Foto : Dok Okezone.com)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menolak nota keberatan alias eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte beserta tim kuasa hukumnya. Menurut hakim, dakwaan yang disusun tim Jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk Napoleon Bonaparte, sah secara hukum.

"Mengadili, satu, keberatan tim kuasa hukum terdakwa Irjen Napoleon Bonarparte tidak dapat diterima," ucap Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis saat membacakan amar putusan sela di ruang sidang PN Jakarta Pusat, Senin (23/11/2020).

Baca juga:

Ketika Djoko Tjandra Menangis saat Jadi Saksi di Sidang Pinangki   

Pimpinan KPK Kecewa Polri & Kejagung Tak Kirim Salinan Berkas Djoko Tjandra   

Kubu Irjen Napoleon Klaim Barbuk 20.000 Dolar AS Milik Istri Brigjen Prasetijo   

"Dua, menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum pada kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No/Reg/PDS10/M.1.14/ft.1/10/2020 tanggal 23 oktober 2020 sebagai dasat pemeriksaan mengadili perkara terdakwa atas nama terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte," imbuhnya.

Dengan adanya putusan sela tersebut, Hakim Damis menyatakan bahwa persidangan untuk terdakwa Napoleon Bonaparte akandilanjutkan hingga selesai.

"Demikian putusannya, pemeriksaan perkara akan kita lanjutkan. Namun demikian, UU tetap memberikan hak untuk menanggpi dan silahlan berkonsultasi terhadap kuasa hukumnya," ucap Hakim Damis.

 

Pihak kuasa hukum Napoleon Bonaparte menerima putusan sela tersebut. Napoleon Bonaparte beserta tim kuasa hukumnya meminta agar sidang segera dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

"Terima kasih, sehubungan dengan putusan sela, mohon dilanjutkan pokok perkara pemeriksaan untuk selanjutnya akan kami ajukan nota keberatan secara sekaligus," timpal salah seorang kuasa hukum Napoleon Bonaparte.

Sebelumnya, mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku keberatan atas dakwaan yang dilayangkan tim Jaksa penuntut umum. Dimana, Irjen Napoleon didakwa telah menerima uang dugaan suap sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar dari Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra).

Uang senilai Rp6 miliar itu disebut-sebut sebagai upaya untuk menghapus nama terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).

Irjen Napoleon mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan bahwa dirinya merasa didzolimi oleh pemberitaan yang berkembang serta pernyataan para pejabat negara terkait tuduhan penghapusan red notice.

"Kesempatan hari ini sudah lama saya tunggu-tunggu yang mulia. Dari bulan Juli sampai hari ini, saya merasa didzolimi melalui pers, oleh pemberitaan, statmen pejabat negara yang salah tentang tuduhan menghapus red notice," kata Napoleon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2020.

"Karena, sebagai Kadiv Hubinter Polri, kami yang paling tahu mekanisme kerja interpol," imbuhnya.

Irjen Napoleon menegaskan, dirinya siap untuk membuktikan bahwa dakwaan tim jaksa terkait adanya aliran uang sebesar Rp6 miliar untuk menghapus red notice Djoko Tjandra, tidak benar. Ia menuding bahwa ada pihak yang berencana mendzolimi dirinya sebagai pejabat negara.

"Tuduhan penerimaan uang, saya siap untuk membuktikan bahwa semua itu adalah didasari rencana untuk mendzolimi kami sebagai pejabat negara," beber dia.

Irjen Napoleon Bonaparte didakwa sendiri didakwa oleh jaksa penutut umum telah menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar dari Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra).

Uang itu diduga sebagai upaya untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).

Irjen Napoleon diduga melakukan upaya penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra dari DPO bersama-sama dengan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini